Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Jangan Memfitnah, Jangan Menghina, karena Itu Bukan Adat Kita!

Kompas.com - 14/06/2014, 08:40 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

SUBANG, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia untuk tidak saling menghujat dan menjelek-jelekkan pihak lain. Dia beralasan memfitnah dan menghujat bukanlah adat bangsa Indonesia.

"Bangsa Indonesia jangan memfitnah, jangan menghina, karena itu bukan adat kita. Saya minta janganlah pendukung kami menghina," kata Prabowo saat berorasi di Lapangan Dolog, Subang, Jawa Barat, Jumat (13/6/2014) sore.

Dalam kunjungan Prabowo ke Subang, para pendukungnya sempat menunggu selama berjam-jam. Prabowo pun menyatakan terima kasih atas hal itu. Dia lalu berorasi soal kegiatan kampanye yang sedang dilakoninya ini sebagai bagian dari proses demokrasi.

"Karena negara kita sudah memilih sistem demokrasi. Demokrasi artinya rakyat yang berkuasa," ujar Prabowo. Namun, dia mengatakan, saat ini esensi demokrasi telah dibajak oleh para maling dan demokrasi di Indonesia rentan berubah menjadi kleptokrasi, "pelesetan" dari kleptomania yang adalah kelainan psikologi yang mendorong penderitanya untuk mencuri.

Beragam topik dibahas Prabowo dalam orasinya, mulai dari program Rp 1 miliar per desa hingga janjinya untuk mengentaskan rakyat miskin dan pengangguran. Selain itu, ia juga berjanji untuk mengembangkan industri otomotif nasional dengan membuat sepeda motor dan mobil nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi 'Online', MKD Akan Ambil Sikap

Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi "Online", MKD Akan Ambil Sikap

Nasional
Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah 'Backup' Data

Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah "Backup" Data

Nasional
Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WN

Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WN

Nasional
Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Nasional
PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

Nasional
Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Nasional
Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan 'Ransomware'

Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan "Ransomware"

Nasional
Sidang Vonis Terdakwa Korupsi yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Ditunda

Sidang Vonis Terdakwa Korupsi yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Ditunda

Nasional
Hadiri Rapat DPR untuk Bahas Peretasan Pusat Data Nasional, Budi Arie Dicecar Wartawan

Hadiri Rapat DPR untuk Bahas Peretasan Pusat Data Nasional, Budi Arie Dicecar Wartawan

Nasional
BNPT Diusulkan Angkat Munarman jadi Duta Deradikalisasi

BNPT Diusulkan Angkat Munarman jadi Duta Deradikalisasi

Nasional
Pemerintah Buka Seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional 2024-2029

Pemerintah Buka Seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional 2024-2029

Nasional
PAN: Apakah Anies Dapat 'Perahu' Maju Pilkada 2024? Belum Tentu Juga...

PAN: Apakah Anies Dapat "Perahu" Maju Pilkada 2024? Belum Tentu Juga...

Nasional
Cek Harga di Pasar Temenggoeng Kaltim, Jokowi: Harga Baik, Artinya Distribusinya Bagus

Cek Harga di Pasar Temenggoeng Kaltim, Jokowi: Harga Baik, Artinya Distribusinya Bagus

Nasional
Mendagri Sebut 178 ASN Ajukan Diri Pindah ke IKN

Mendagri Sebut 178 ASN Ajukan Diri Pindah ke IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com