Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono: Saya Terjebak Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 11/06/2014, 17:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah pengajar muda yang ikut dalam program Indonesia Mengajar di Kantor Wakil Presiden, Rabu (11/6/2014). Salah satu pengajar muda bertanya soal perjalanan hidup Boediono hingga akhirnya memutuskan maju sebagai orang nomor dua di negeri ini. Boediono mengaku tak pernah merencanakan hidupnya berada dalam pemerintahan.

Dia bahkan menyebut, takdir hidupnya di pemerintahan itu bermula karena "terjebak". Mengawali perbincangan santai itu, Boediono bercerita tentang masa mudanya selepas lulus kuliah. Ketika itu, ia mengaku tak memiliki cita-cita apa pun. Dia hanya mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke Australia.

"Dalam proses pembelajaran di Australia, saya lihat, jadi dosen bagus juga yah. Saya dulu tidak tahu ekonomi itu apa. Saya masuk ya masuk saja. Lama-lama saya enjoy dan saya mendapat kesimpulan bahwa kehidupan di akademik bagus," kata pria lulusan Western University Australia dan Monash University itu.

Selepas dari Australia, guru besar bidang ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjadi dosen pada tahun 1960-an. Selama menjadi dosen, Boediono juga aktif melakukan penelitian. Setelah lama berada di dunia akademis, Boediono mengaku mendapat tawaran menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 1998.

Awalnya, ia berpikir jabatan itu hanya akan diembannya selama lima tahun. Dia pun berencana kembali mengajar di UGM selepas dari Bappenas.

"Ternyata, setelah beberapa tahun, saya terperangkap di pemerintahan, dan saya juga suka rela masuk perangkap. Lalu terus bergulir sampai sekarang. Saya juga tidak pernah mikir diajak cawapres oleh SBY. Ternyata banyak politiknya di sini. Ya sudah, saya jalani," kata Boediono.

Oleh karena itu, Boediono mendoakan para pengajar muda bisa terus muncul setiap tahunnya. Menurut dia, program Indonesia Mengajar adalah program yang baik untuk menjangkau masyarakat di wilayah terluar mendapat akses pendidikan. Dia berharap agar program ini tetap dikelola swasta.

"Saya harap program ini tidak diambil oleh pemerintah, tetaplah dikelola swasta. Jangan masuk APBN, nanti bakal ruwet. Saya tahu APBN ruwet, tetapi dukungan dari APBD masih dibutuhkan. Saya lihat programnya sangat bagus. Program yang menjangkau penduduk kita," tutur Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com