Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2014, 14:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi pelaksanaan debat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal itu menanggapi banyaknya masukan terkait pelaksanaan debat pertama pasangan calon pada Senin (9/6/2014) kemarin.

"Ini akan jadi bahan dan bagian evaluasi akan dibicarakan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Ia mengatakan, salah satu yang akan dievaluasi adalah metode pemberian pertanyaan kepada peserta debat. Pada debat pertama, pertanyaan hanya diajukan oleh moderator dan satu kali oleh masing-masing calon.

Menurut Husni, sebenarnya pertanyaan bukan hanya disusun oleh moderator, melainkan sudah diformulasi dari pertanyaan yang dititipkan berbagai organisasi, universitas, para ahli, dan petinggi lembaga negara.

Seperti diberitakan, KPU telah mengadakan debat pasangan capres dan cawapres untuk pertama kalinya.

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, mengatakan, seharusnya pengajuan pertanyaan dilakukan panelis dan bukan hanya seorang moderator. 

Debat perdana calon presiden dan wakil presiden mengambil tema "Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum". Masih tersisa empat debat lagi dengan tema sebagai berikut:

1. 15 Juni: Debat capres disiarkan Metro TV dan Bloomberg dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial".
2. 22 Juni: Debat capres disiarkan TV One dan ANTV dengan tema "Politik Internal dan Ketahanan Nasional".
3. 29 Juni: Debat cawapres disiarkan RCTI, MNCTV, dan Global dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek".
4. 5 Juli: Debat capres dan cawapres disiarkan TVRI dan Kompas TV dengan tema "Pangan, Energi, dan Lingkungan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com