Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Tanya soal Pemekaran, Jokowi Tegaskan soal Kemanfaatan bagi Rakyat

Kompas.com - 09/06/2014, 21:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto mempertanyakan soal pemekaran daerah yang saat ini semakin banyak di Indonesia. Prabowo mempertanyakan apa tolok ukur pemberian pemekaran daerah.

"Jika daerah lain minta, yang lain tidak dikasih, dari segi keadilan, ada kabupaten yang jumlahnya 20.000 dikasih pemekaran, di mana rasa keseimbangan keadilan yang kabupaten jumlah penduduknya 3 juta misalnya. Perlu ada sikap ketegasan, kriterianya apa izinkan daerah pemekaran baru, apakah jumlah penduduk, luas wilayah, keamanan, letak geografis, di mana yang bisa jadi kriteria izinkan penambahan provinsi atau kabupaten," tanya Prabowo kepada capres Jokowi dalam Debat Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menjawab penentuan daerah yang dimekarkan adalah asas kemanfaatannya. Jokowi juga menjelaskan aspek yang menjadi penilaian adalah kemampuan daerah itu menopang secara mandiri.

"Apakah dengan dibuka daerah baru itu rakyat dapat manfaatnya, apa elitenya? Harus beri manfaat bagi rakyatnya, bukan elite politiknya," sebut Jokowi.

Jawaban Jokowi kemudian ditambahkan calon wakil presiden pasangannya, Jusuf Kalla. Kalla menyebut pemekaran juga harus dilihat dari keluasan daerah itu, jika dimungkinkan daerah yang sudah dimekarkan dapat disatukan kembali.

"Yang penting efektivitasnya apa lebih baik atau tidak, kalau efeknya jelek, kalau perlu disatukan kembali. Jadi, asas manfaat dan jangkauan dari pemerintah itu sendiri ke daerahnya yang penting," tutur Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com