Akil Protes Jaksa Ungkit Kehidupan Pribadinya

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, memprotes jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menanyakan kehidupan pribadinya dalam persidangan. Akil tampak kesal ketika jaksa mempertanyakan adanya kartu keluarga (KK) yang bertuliskan Akil sebagai kepala rumah tangga dan Dwiyana Sri Wardhani sebagai istri.

"Tidak relevan itu, itu kan personal. Kalau hanya untuk membentuk opini saya punya istri lebih dari satu, di pengadilan agama saja," ujar Akil saat menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Protes itu disampaikan Akil setelah sidang diskors. Menurut Akil, pertanyaan jaksa tidak berkaitan dengan kasus yang menimpanya.

Sementara itu, Jaksa Pulung Rinandoro menegaskan bahwa pertanyaannya itu untuk mengungkap dugaan pencucian uang yang menjerat Akil. Dalam surat dakwaan, Akil melalui CV Ratu Samagat disebut pernah melakukan 21 kali transaksi ke rekening ibunda Dwiyana, yaitu Sri Wahyuningsih.

"Kami hanya ingin mengetahui Sri dengan terdakwa. Ada hubungan bisnis apa antara terdakwa dan Sri. Kami sebenarnya tidak ingin membuka pribadi ini," kata Pulung.

Sebelumnya, Akil mengaku mengenal Sri dan Dwiyana. Akil juga membenarkan bahwa Sri adalah ibunda dari Dwiyana. Dwiyana, menurut Akil, telah meninggal dunia. Akil membantah memiliki hubungan khusus dengan Dwiyana.

Selain itu, jaksa juga mengatakan, dalam KK tersebut, Akil dan Dwiyana tertulis memiliki dua putra. Akil saat ini diketahui memiliki seorang istri bernama Ratu Rita yang juga pemilik CV Ratu Samagat.

Akil didakwa menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa 15 pemilihan kepala daerah. Mantan politikus Partai Golkar ini juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan kelima, KPK mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat Akil telah menjadi Hakim Konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 161,080 miliar.

Selain itu, dakwaan keenam, KPK mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat hakim konstitusi. Nilai dugaan pencucian uang pada masa ini sekitar Rp 20 miliar.

Menurut jaksa, pengeluaran ataupun harta kekayaan yang dimiliki Akil dinilai tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota DPR pada tahun 2002-2004, pada periode 2004-2008, hingga ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.