JAKARTA, KOMPAS.com -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, pengerahan anggota bintara pembina desa (babinsa) untuk memilih pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang adalah gaya Orde Baru.
"Ini jelas cara-cara gaya Orde Baru yang harus dilawan. Tidak boleh ada pihak mana pun yang memaksa warga untuk memilih kandidat tertentu. Warga harus berani lapor atas kejadian seperti ini sehingga tidak menjadi hal yang dianggap biasa," ujar Koordinator Nasional JPPR Muhammad Afifuddin di Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Afifuddin meminta warga berani melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika ada tindakan intimidasi dan pemaksaan untuk memilih calon tertentu. Ia mengatakan, perlawanan warga atas perilaku politik tiran semacam itu dapat membuat pelakunya berpikir untuk melakukannya lagi.
"Semangat kolektif melawan perilaku politik kotor harus kita suarakan bersama," kata Afif.
Sebelumnya, seorang warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Pria itu juga mengaku berdinas di bawah kontrol Koramil. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.