Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat FPI Dukung Prabowo: Perda Syariah Harus Diperbanyak

Kompas.com - 05/06/2014, 11:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Front Pembela Islam (FPI) merestui dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tak secara langsung, tetapi lewat tiga partai Islam di Koalisi Merah Putih.

Demikian disampaikan Ketua Umum FPI Habib Muchsin Alatas saat menerima kedatangan politisi PKS Hidayat Nur Wahid, yang mewakili Prabowo-Hatta. Sedianya, Prabowo dijadwalkan datang ke Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (4/6/2014), tetapi tak bisa hadir.

"Keluarga besar FPI memberikan suara kepada partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Secara tegas kami mendukung dan melimpahkan dukungan melalui partai Islam tersebut," ujar Muchsin seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Muchsin yang meneruskan tongkat kepemimpinan FPI dari pendahulunya, Habib Rizieq Syihab, menambahkan, alasan FPI menitipkan suara kepada ketiga partai tersebut karena masih percaya integritasnya.

Dukungan FPI ini disertai syarat. Ketiga Partai Islam yang ada dalam koalisi harus memastikan Prabowo-Hatta meneruskan perjuangan mereka melawan kemaksiatan, membebaskan Indonesia dari paham impor seperti imperialisme dan liberalisme.

Kelak jika terpilih, Pemerintahan Prabowo-Hatta juga tidak akan menolak pembentukan berbagai peraturan daerah (perda) syariah. Ia menegaskan, perda syariah harus diperbanyak, terutama yang memberangsus kemaksiatan.

Menanggapi syarat yang diajukan FPI, Hidayat Nur Wahid mengaku Prabowo sepakat untuk memajukan umat Islam dan memajukan Indonesia. "Umat Islam di Indonesia mencapai 80 persen. Jika umat Islam maju, otomatis Indonesia juga maju," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com