Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta: Menteri Tak Perlu Mundur jika Jadi Tim Sukses

Kompas.com - 03/06/2014, 20:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, Nurul Arifin, menilai bahwa para menteri yang saat ini terdaftar dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta tidak akan membuat kinerja mereka di pemerintahan terganggu. Nurul tidak melihat alasan menteri-menteri yang ada di kubunya harus mundur sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Rata-rata menteri yang terlibat adalah menteri sudah tahu aturan. Satu kali cuti dalam seminggu. Sabtu-Minggu mereka kan libur, jadi ada tiga hari dalam seminggu sudah cukup mewakili aspirasi kita," kata Nurul di Jakarta, Selasa (3/5/2014).

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia menilai apa yang disampaikan Presiden adalah hal yang benar. Namun, dia tidak melihat hal itu harus dilakukan oleh menteri-menteri yang ada dalam tim sukses Prabowo.

"Menteri di kita ini kan jabatannya hanya dewan penasihat. Tugasnya nasihat-menasihati. Jadi dia tidak terlalu aktif, tidak harus mundur dari jabatannya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden meminta para menteri yang lebih sibuk dalam dunia politik menjelang Pemilu Presiden 2014 agar mengundurkan diri dari kabinet. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa siang.

Presiden mengatakan akan menggelar sidang kabinet paripurna pada 4 Juni besok. Dalam rapat itu, Presiden akan membuka rapor kinerja dari para menteri. "Kami sudah berikan penilaian, ada sejumlah menteri yang mendapatkan penilaian dan catatan," ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com