Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Hakim MK, Saksi PKS Ini Selalu Jawab "Siap!"

Kompas.com - 02/06/2014, 14:18 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada kejadian menarik saat sidang panel perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2014, Senin (2/6/2014), yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang berlangsung secara telekonferensi karena saksi dari Partai Keadilan Sejahtera berada di Desa Dayah Menara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Amir, nama saksi itu, hampir selalu mengawali jawabannya dengan kata "Siap", saat ditanya hakim MK.

“Siap!” ujar Amir, saat Ketua MK Hamdan Zoelva yang menjadi panel hakim, memanggilnya.

Pada sidang panel perkara PHPU dengan agenda pembuktian Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Hamdan menanyakan ada permasahan apa di TPS yang Amir datangi. Amir menyebutkan, ada surat suara yang rusak sebanyak 406 surat suara. Kertas suara tersebut sudah dicoblos, saat pemilih membuka surat suara di bilik suara. Pemilih kemudian diberi kertas suara pengganti. Amir mengungkapkan, kertas suara yang rusak dibawa kepolisian ke Polres Pidie. Namun, ia tidak mengetahui tindak lanjut setelah itu.

Hamdan pun kembali memastikan kepada Amir, bahwa surat suara tercoblos sebelum dicoblos pemilih.

“Siap!” jawab Amir.

Setelah itu, Amir menjelaskan, saat pembukaan kotak suara, terdapat 25 surat suara yang tidak dicoblos sebagaimana mestinya. Pada akhir kesaksian Amir, Hamdan bertanya apakah ada masalah lain di TPS tersebut. Amir pun menjawab, "Tidak ada".

“Siap?” canda Hamdan yang disambut tawa hadirin.

“Siap!” jawab Amir.

Berdasarkan data Kepaniteraan MK, terdapat 63 gugatan hasil Pemilu di Provinsi Aceh. Dari seluruh gugatan tersebut, 5 kasus dimohonkan oleh Partai Nasdem, 3 kasus oleh Partai Kebangkitan Bangsa, 6 kasus oleh Partai Keadilan Sejahtera, 1 kasus oleh PDI-P, 6 kasus oleh Partai Golkar, 9 kasus oleh Partai Gerindra, 4 kasus oleh Partai Demokrat, 3 kasus oleh PAN, 4 kasus oleh PPP, 2 kasus oleh Partai Hanura, 2 kasus oleh Partai Damai Aceh, 12 kasus oleh Partai Nasional Aceh, 3 kasus oleh Partai Bulan Bintang, 2 kasus oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan 1 kasus oleh perseorangan calon anggota DPD bernama Mursyid. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com