Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simpatisan Jokowi-JK Bawa Spanduk "Indonesia Damai Tanpa PraHaRa"

Kompas.com - 01/06/2014, 20:37 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Simpatisan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla membawa berbagai spanduk dan atribut saat mengantarkan pasangan tersebut ke gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014) siang. Ada sebuah spanduk yang menarik perhatian, bertuliskan "Indonesia Damai Tanpa PraHaRa".

Banyak pihak menyebut PraHaRa merupakan akronim dari pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Spanduk itu dibuat oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).

Salah seorang anggota Repdem yang enggan disebutkan namanya, mengaku kalau spanduk itu memang ditujukan pada pasangan Prabowo-Hatta.

"Kita juga tidak menyebut nama mereka di spanduk, jadi ya tidak apa-apa. Lagipula kalau Indonesia dipimpin Jokowi-JK, (Indonesia) damai tanpa prahara," seloroh dia kepada wartawan. 

Spanduk tersebut diarak dari Taman Menteng dan melalui Jalan HOS Cokroaminoto ke gedung KPU. Sayangnya, personel kepolisian menghadang rombongan itu untuk masuk ke dalam area gedung KPU.

Selain itu, saat pengambilan nomor urut selesai dilaksanakan, tak sedikit pendukung yang menyerukan "penculikan 98" kepada rombongan Prabowo-Hatta yang berada di sisi barat KPU. "Jangan senang-senang lah, kembalikan saja korban penculikan," seru salah seorang pendukung.

Sekadar informasi, belakangan ini, Prabowo terus diserang dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1998. Sementara pendukung lainnya lebih memilih untuk mensyukuri nomor urut para jagoannya.

"Cak Imin (Muhaimin Iskandar) pasti senang sekali Pak Jokowi-JK dapat nomor dua. PKB kan nomor urut dua," kata seorang pendukung Jokowi-JK lainnya. 

Sementara itu, pendukung Prabowo-Hatta terus menyanyikan lagu "Garuda di Dadaku" setelah pengumuman nomor urut di Pilpres 2014. Selain itu, mereka juga terus menyerukan "Prabowo Presiden" dan "Nomor Satu Wahid, Presiden Kita Nomor Satu".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com