Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Persilakan Kader Demokrat Jadi Timses Capres Mana Saja

Kompas.com - 01/06/2014, 13:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menjatuhkan sanksi kepada kader Demokrat yang masuk dalam tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden mana pun. SBY menyerahkan sepenuhnya arah dukungan kader Demokrat kepada masing-masing individu.

"Pak SBY sebagai kepala negara memang tak boleh memihak. Tapi kami-kami, atau yang lain-lain, silahkan ikut jadi timses yang didukung," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan usai rapat pengurus harian terbatas Partai Demokrat, Minggu (1/6/2014).

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat juga memastikan SBY tak akan menjatuhkan sanksi apa pun kepada para kadernya yang menyatakan dukungan untuk capres tertentu. Namun, Ramadhan menuturkan mayoritas kader Demokrat akan menunggu hasil pemaparan Prabowo-Hatta di Hotel Sahid Jaya, sore ini.

"Saya membayangkan event sore nanti klimaks dari penantian panjang. Klimaksnya bisa sepakat Prabowo atau tetap netral. Kita tunggu. Kalau pak Prabowo sore nanti segaris dengan pemerintahan 10 tahun SBY, suara konstituen PD dan SBY bisa aman," ucap Ramadhan.

Hingga kini, sejumlah kader Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya secara terbuka kepada pasangan capres dan cawapres. Di kubu Prabowo-Hatta, ada Marzuki Alie Ahmad Mubarok. Sementara di kubu Jokowi-Jusuf Kalla, ada Suaidi Marasabessy, Dahlan Iskan, dan TB Silalahi.

Namun, dalam rapat tadi, SBY sudah memastikan tak akan mendukung capres mana pun. SBY mempersilakan para kader Demokrat mengambil sikap pribadi berdasarkan informasi visi dan misi yang didapat dari pasangan capres dan cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com