Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Galang Sumbangan, Jokowi Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 30/05/2014, 16:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok orang yang mengatasnamakan Progress 98 melaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/5/2014). Mereka meminta KPK mengusut langkah Jokowi yang menggalang sumbangan dana masyarakat untuk maju sebagai calon presiden 2014 bersama dengan calon wakilnya, Jusuf Kalla.

Ketua Progress 98 Faizal Assegaf mengatakan, Jokowi dilarang menerima dana dari masyarakat meskipun dia berstatus cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Dia menganggap Jokowi telah menerima gratifikasi dengan mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat.

"Dugaan penggalangan dana karena dia masih menjabat sebagai gubernur, hanya cuti. Jadi di dalam undang-undang antikorupsi itu jelas diatur, gratifikasi, atau hadiah bentuk tindak pidana korupsi. Kami ingin memberikan laporan supaya KPK menindaklanjuti supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi berkelanjutan," kata Faizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dia meminta Jokowi melaporkan uang hasil penggalangan dana tersebut kepada KPK seperti halnya ketika Jokowi menerima bas dari personel band Metalica beberapa waktu lalu.

Progress 98 yang mengklaim terdiri dari mantan aktivis 1998 tersebut menduga ada indikasi kejahatan perbankan di balik penggalangan dana tersebut. Faizal menengarai usulan pembukaan rekening tersebut berasal dari orang-orang kuat yang berada di bidang perbankan.

"Mungkin ada parkiran dana di Singapura, tetapi kemudian mau di-switch dari Singapura, tapi atas nama masyarakat Indonesia?" kata dia.

Ketika mengunjungi posko tim kampanye nasional di Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014), Jokowi mengumumkan nomor rekening yang ditujukan untuk memenangkan dirinya serta calon wakil presiden Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014.

Jokowi memilih sebuah bank pelat merah untuk membuka rekening atas nama Joko Widodo Jusuf Kalla untuk menampung dana sumbangan tersebut. Ia menyebutkan, pembuatan rekening itu untuk memenuhi asas transparansi dan agar keuangan kampanye dikoordinasi dengan lebih baik. Terlebih lagi, uang dikelola tim sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com