Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron Wahid Gerakkan Anggota Ansor dan Banser Dukung Jokowi-JK

Kompas.com - 30/05/2014, 11:12 WIB


JEMBER, KOMPAS.com
- Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menginstruksikan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mengawal ketat tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum Presiden yang akan digelar 9 Juli 2014.

"Saya instruksikan setiap TPS harus dikawal oleh 10 anggota Banser karena titik rawan pemilu berada di TPS," kata Nusron saat menghadiri acara silaturahmi Ansor, Banser, dan Kiai Kampung di Pondok Pesantren Nurul Islam Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (29/5/2014) sore, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, potensi kecurangan dalam penyelengaraan pemilu selalu ada, sehingga pihaknya mengantisipasi hal tersebut dengan menyiagakan anggota Banser di setiap TPS untuk mengawal tegaknya proses demokrasi pada Pilpres 2014.

"Suara pemilih yang menyalurkan hak politiknya ada di TPS, sehingga di sana menjadi titik rawan dalam pelaksanaan pemilu dan perlu mendapat pengawalan yang ketat," ucap politisi Partai Golkar itu.

Menurut dia, GP Ansor secara kelembagaan bersikap netral dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, secara pribadi ia mendukung penuh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan PKPI.

"Secara kelembagaan sikap Ansor netral, namun sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU) akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari warga NU seperti pasangan Jokowi-JK," tuturnya.

Nusron mengaku tidak memberikan instruksi secara resmi terhadap Pengurus Cabang GP Ansor di daerah terkait dukungan tersebut. Namun, pihaknya akan menggerakkan anggota Ansor dan Banser untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK.

"Kalau ada tokoh NU yang maju sebagai cawapres mendampingi Jokowi, maka solidaritas Ansor akan mendukung tokoh tersebut karena Pak JK merupakan Mustasyar PBNU dan banyak berjuang untuk warga nahdliyin," paparnya.

Mengenai sikap politiknya yang berseberangan dengan instruksi DPP Partai Golkar, ia mengaku tidak gentar dengan sanksi yang diberikan partainya. Ia juga rela dicopot dari jabatan struktural sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Golkar lantaran tidak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Saya sudah dikenai sanksi berupa pemindahan anggota komisi dan dicopot dari jabatan Wakil Bendahara Partai Golkar. Namun, saya lebih memilih setia kepada NU karena saya tunduk pada perintah kiai dan ulama," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com