Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Bantah Dapat Camry dan Alphard dari Nazaruddin

Kompas.com - 26/05/2014, 19:54 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tak pernah dibelikan mobil Toyota Camry dan Alphard oleh mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin. Menurut Anas, mobil itu hanya pinjaman saat ia menjadi konsultan politik untuk Nazaruddin dan keluarganya yang menjadi calon anggota DPR pada Pemilu tahun 2009.

"Pernah dipinjamkan dan sudah dikembalikan. Saya diminta Nazaruddin untuk membimbing, menjadi konsultan politik Nazar dan keluarganya karena mau mencalonkan diri," kata Anas, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Hambalang dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Anas menjelaskan, saat itu Nazar dan keluarganya menjadi bakal calon legislatif pada Pemilu 2009. Menurut Anas, mobil itu digunakan sebagai kendaraan operasional.

"Tugas saya membimbing dan saya disiapkan mobil operasional. Itu yang kemudian saya kembalikan setelah beli Harrier pada September 2009," ujarnya.

Dalam persidangan kasus suap wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin Februari 2012 lalu, saksi yang dihadirkan menyebut Anas sebagai pemilik Grup Permai. Bahkan, dalam setahun Anas sempat diberi tiga mobil mewah dari uang Grup Permai.

Saksi Hidayat, mantan sopir Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis, mengatakan, setidaknya dia sudah tiga kali diperintahkan mengantar mobil mewah ke kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com