Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sejarah Akan Terulang, Golkar Tak Siap jika Tidak di Kekuasaan"

Kompas.com - 22/05/2014, 14:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Golkar dinilai sedang menjajaki politik dua kaki dengan menaruh sebagian dukungan kadernya kepada pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Jika nantinya pasangan yang didukung Golkar saat ini, Prabowo-Subianto dan Hatta Rajasa, kalah di pilpres, partai berlambang beringin itu bisa dengan mudah mengalihkan dukungannya kepada Jokowi-JK.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai, kondisi ini sama dengan Pemilu 2004, di mana Golkar secara resmi mendukung pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid.

Namun, ada sebagian besar kader Golkar yang mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Ketika SBY-JK menang, Golkar pun tanpa kesulitan langsung berkoalisi untuk mendukung SBY-JK di parlemen.

"Ini akan menjadi sejarah yang terulang. Peristiwa yang sama terjadi lagi. Golkar tidak siap jika tidak di kekuasaan," kata Zaki saat dihubungi, Kamis (22/5/2014).

Zaki memprediksi, nantinya bukan tidak mungkin JK akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar. "Golkar yang gagal masuk kekuasaan akan tergusur di forum munas. Akbar Tandjung saat itu digusur Jusuf Kalla, lalu Jusuf Kalla kalah dengan SBY, masuklah Aburizal. Bukan tidak mungkin kalau Jusuf Kalla jadi wapres, bisa jadi ketua umum lagi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com