Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Senior Golkar Bahas Ancaman Pemecatan Pendukung Jokowi-JK

Kompas.com - 21/05/2014, 20:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah politisi senior Partai Golkar berkumpul di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (21/5/2014) malam. Mereka membahas sejumlah agenda, di antaranya ancaman pemecatan yang diterima oleh pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dan musyawarah nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, arah koalisi Golkar mendukung Prabowo-Hatta memang tidak bisa diubah. Namun, akibat keputusan itu, internal Golkar bereaksi keras.

"Kebanyakan adalah generasi muda yang melontarkan secara spontanitas. Namun di sisi lain, timbul keinginan atau niat, dengan alasan menegakkan partai atau mendisiplikan partai, bagi yang tidak menjalankan kesimpulan itu, maka ada sanksi pemecatan. Ini akan dibahas," ujar Agung.

Agung menilai ancaman pemecatan itu seharusnya tak dilakukan. Menurut dia, seharusnya partai menjaga keutuhan dan soliditas partai dan bukannya menghukum kadernya.

Selain itu, forum senior Partai Golkar juga akan membahas soal penegakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar terkait masa jabatan Ketua Umum. Menurut Agung, seharusnya masa jabatan Aburizal selaku Ketua Umum habis pada tahun 2014.

"Kami hanya ingin menegakkan azas, aturan. Tidak perlu dipercepat, tidak perlu juga diperlambat. Sesuai jadwal saja, yaitu pada awal Oktober 2014," kata Ketua Umum Kosgoro yang akan maju dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar itu.

Di dalam forum kali ini, hadir sejumlah politisi senior Partai Golkar seperti Fahmi Idris, Andi Matalatta, Paskah Suzetta, Aksa Mahmud, Yorrys Raweyai, Zainal Bintang, Ali Wongso, Rusdi Tahir, Oetoyo Oesman, Ridwan Hisjam. Ada pula tokoh muda, seperti Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso dan Ketua Umum AMPI Dave Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com