Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Aburizal Ditolak Megawati, Pilihan Golkar Hanya ke Prabowo-Hatta

Kompas.com - 21/05/2014, 14:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu presiden mendatang adalah pilihan terakhir yang bisa diambil partainya. Pasalnya, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak mencapai kata sepakat.

"Ini harus dilihat, kalau dari pengamatan saya, Aburizal menjadi capres dan cawapres tidak mau ada yang berkoalisi. Aburizal sendiri menyodorkan namanya sebagai cawapres, tapi tidak mau diterima Mega," ujar Akbar saat dijumpai di rumahnya di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Dalam pertemuan Megawati dan Aburizal menjelang waktu pendaftaran capres-cawapres, lanjut Akbar, Megawati melihat Golkar hanya mau berkoalisi jika mengusung Aburizal sebagai cawapres.

"Seolah-olah Aburizal itu syarat. Padahal, PDI-P maunya tanpa syarat. Itu yang membuat PDI-P tak mau menerima," katanya.

Saat pilihan berkoalisi dengan PDI-P mentok, Akbar menambahkan, satu-satunya pilihan bagi Golkar adalah berkoalisi mendukung Prabowo-Hatta.

"Satu-satunya pilihan, yah memang tinggal ke Prabowo ketika itu, apalagi Aburizal disebut akan mendapatkan menteri utama," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Akbar meminta agar Aburizal memberikan pandangannya soal arah koalisi Prabowo-Hatta itu kepada kader-kader muda yang menentang keputusan koalisi ini. Akbar meminta agar Aburizal menjelaskan posisi Golkar saat itu, termasuk meminta agar para kader muda itu memahami keputusan Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Partai Golkar yang memberikan mandat penuh kepada Aburizal.

Sebelumnya, Jokowi mengaku bahwa Golkar tidak bisa bergabung dalam koalisi lantaran banyak permintaan. Jokowi mengaku menyayangkan langkah partai berlambang beringin itu. Padahal, sejak awal dia sudah menyatakan bahwa kerja sama politik setelah pemilu legislatif yang digalang partainya tak akan membahas soal bagi-bagi kursi, baik menteri maupun bakal calon wakil presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com