Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Publik Lebih Percaya Isu Negatif Prabowo Dibanding Jokowi

Kompas.com - 20/05/2014, 15:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap publik mengenai isu negatif yang diasosiasikan kepada dua capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto menunjukkan publik lebih mempercayai isu negatif yang dialamatkan kepada Prabowo dibandingkan dengan Jokowi. Tingkat kepercayaan publik terhadap isu negatif Prabowo pun lebih tinggi dibanding Jokowi.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, pihaknya melakukan survei kepada responden mengenai pengetahuan mereka terhadap isu negatif dua capres tersebut. Ada empat isu negatif Jokowi yang ditanyakan. Pertama, apakah responden percaya Jokowi akan menjadi capres boneka yang dikendalikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan negara asing.

"Sebanyak 51,5 persen responden tidak percaya dengan isu tersebut sementara 28,2 persen percaya dan sisanya 20,3 persen menjawab tidak tahu," kata Ardian, dalam jumpa pers di kantor LSI, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/5/2014).

Isu negatif kedua, Jokowi dianggap berbohong karena tidak menyelesaikan janji kampanyenya. Dari isu negatif ini, 66,8 persen responden tidak percaya, sementara 22,8 persen percaya akan isu itu. Sisanya, 10,4 persen responden menjawab tidak tahu.

Terkait isu Jokowi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Busway dari Tiongkok, lanjut Ardian, sebanyak 72,4 persen responden menjawab tidak percaya dan 22,1 persen percaya akan isu tersebut. Sisanya 5,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Isu negatif yang terakhir, jika menang pilpres, Jokowi dianggap lebih membela minoritas dibanding kepentingan warga muslim. Sebanyak 59,5 persen mempercayai isu ini, sementara 20,2 persen tidak percaya. Adapun 20,3 persen menjawab tidak tahu.

Sementara itu, ada empat isu negatif pertama Prabowo yang ditanyakan pada responden, yakni mengenai keterlibatan kasus penculikan aktivis pada 1998. Dari isu ini, lanjut Ardian, sebanyak 51,5 persen percaya dengan isu, sementara 28,2 persen tidak percaya. Sisanya 20,4 persen menjawab tidak tahu.

Isu negatif Prabowo tidak harmonis dengan keluarga, sebanyak 66,8 persen yang percaya sementara 22,8 persen menjawab tidak percaya. Sedangkan 10,4 persen responden menjawab tidak tahu akan isu ini.

Isu negatif Prabowo sosok yang temperamental dan suka menggunakan kekerasan, 72,4 persen responden menjawab percaya dan 22,1 persen responden tidak percaya. Sisanya, 5,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Isu negatif Prabowo yang terakhir, yakni Prabowo tidak suskses dalam bisnis dan perusahaannya banyak rugi dan punya utang. Sebanyak 59,5 persen responden percaya sementara 20,2 persen tidak percaya. Sisanya, 20,2 persen responden menjawab tidak tahu.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap isu negatif Prabowo lebih besar dibanding Jokowi. Dari mereka yang pernah mendengar isu negatif Prabowo, sebesar 51-72 persen publik menyatakan percaya terhadap isu tersebut," ujar Ardian.

KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUS Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adrian Sopa saat jumpa pers di kantor LSI, di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/5/2014).
Sementara isu negatif Jokowi, lanjut Ardian, sebanyak 20-28 persen responden yang menyatakan percaya dengan isu negatif yang dihembuskan tersebut. Isu negatif pada kedua capres ini berpengaruh terhadap dukungan bagi pemilih untuk memilih.

Ardian mengatakan, keengganan responden memilih Prabowo lebih besar dibanding Jokowi. "Ada potensi penurunan suara Prabowo sebesar 40-51 persen. Sementara potensi penurunan suara Jokowi sebesar 40-44 persen dari mereka yang percaya," ujarnya.

LSI memprediksi pilpres 2014 akan diwarnai marak dan masifnya kampanye dan isu negatif yang menyerang kedua capres. Hal ini akan berdampak pada elektabilitas para capres. Survei dilakukan di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden mencapai 2.400 orang dengan margin of error kurang lebih 2 persen. Responden dipilih dengan acak, wawancara, dan tatap muka. Waktu pengambilan survei mulai 1-9 Mei 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com