Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas DPD I Golkar Ingin Dukung Jokowi

Kompas.com - 18/05/2014, 12:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengumpulkan 33 Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar di kediamannya di Jakarta, Sabtu (17/5/2014) malam. Hasilnya, DPD Partai Golkar diberikan dua opsi oleh Aburizal, yakni berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Demokrat. Namun, mayoritas suara pengurus provinsi lebih menghendaki Golkar merapat ke PDI-P.

“Sampai permbicaraan tadi malam, ada dua partai yang berpeluang, yaitu PDIP dan Demokrat, tapi lebih dominan ke PDI-P,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae saat dihubungi, Minggu (18/5/2014).

Ridwan menjelaskan, seluruh pengurus Golkar tingkat provinsi itu sepakat menyerahkan keputusan koalisi kepada Aburizal. Termasuk soal peluang Aburizal maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

“Semuanya tergantung ARB. Lihat ruangnya di rapimnas,” kata Ridwan.

Namun, Ridwan melihat, jika Aburizal menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo alias Jokowi, diperkirakan mayoritas ormas pendiri partai akan menyetujuinya. Ormas pendiri itu, yakni Soksi, Kosgoro, dan MKGR.

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Golkar, pemilih hak suara proses pengambilan keputusan adalah Dewan Pimpinan Pusat, unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap, unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri, dan unsur Pimpinan Pusat Ormas yang Didirikan.

Selain dukungan terhadap koalisi PDI-P, Ridwan mengakui pula masih ada dukungan terhadap Aburizal maju sebagai calon presiden dalam poros ketiga. Namun, dia kembali menegaskan bahwa mayoritas menginginkan Golkar berkoalisi dengan poros PDI-P.

Pernyataan Ridwan berbeda dengan pengakuan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pagi ini. Dia mengatakan, para perwakilan DPD telah melihat perjuangan Aburizal sebagai bakal capres selama beberapa tahun kebelakang dan mereka tidak ingin dia menyia-nyiakan perjuangan itu.

Idrus mengatakan, suara perwakilan DPD itu nantinya akan didengarkan dalam rapimnas sebagai suatu usulan. Namun, Idrus membantah jika pertemuan yang berlangsung di rumah Aburizal di Jakarta itu bertujuan untuk menggalang dukungan DPD.

Menurutnya, menjelang rapimnas, pertemuan-pertemuan seperti itu biasa dilakukan oleh Ketua Umum dengan perwakilan DPD. Jika ada dukungan yang masuk dari DPD kepada Aburizal, maka kata Idrus, dukungan itu datang dengan sendirinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com