Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Usung Capres Alternatif, SBY Minta Publik Pahami Situasi Demokrat

Kompas.com - 16/05/2014, 17:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat banyak permintaan dari masyarakat agar dirinya mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri dalam pemilu presiden mendatang. Langkah itu dilakukan agar ada calon pemimpin alternatif selain yang sudah ada, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Namun, SBY meminta publik memahami situasi yang dihadapi Demokrat. Hasil pemilu legislatif kemarin, Demokrat hanya memperoleh 10,19 persen suara nasional. Dengan hasil itu, Demokrat tidak bisa mengusung capres-cawapres sendiri. Berbeda dengan Pemilu 2009, Demokrat mampu mengusung sendiri capres-cawapres.

"Itu fakta dan realitas," ucap SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (16/5/2014). Hadir dalam jumpa pers tersebut sebagian peserta Konvensi Demokrat, Komite Konvensi, dan para pengurus serta petinggi Demokrat.

SBY menyinggung saran agar Demokrat duduk bersama parpol lain yang belum memutuskan koalisi untuk membahas masalah Pilpres. SBY menilai hal itu tidak mudah dilakukan lantaran masing-masing parpol mengutamakan kepentingannya.

Masalah lain, meskipun mengaku bangga dengan para peserta Konvensi, SBY mengatakan, elektabilitas mereka masih di bawah capres unggulan, yakni Jokowi dan Prabowo. Elektabilitas mereka diketahui berdasarkan survei tiga lembaga yang sudah ditentukan, yakni LSI, Mark Plus, dan Populi Center.

Belum tingginya elektabilitas peserta konvensi, menurut SBY, ikut membatasi opsi yang akan diambil Majelis Tinggi Demokrat. SBY merasa perlu hati-hati memutuskan arah Demokrat menghadapi pilpres. Pasalnya, ia menganggap kesalahan para politisi adalah salah melakukan perhitungan.

Untuk itu, Demokrat masih membahas plus minus setiap pilihan hingga batas waktu pendaftaran capres-cawapres ke KPU, yakni 20 Mei 2014. "Semua tentu kita perhitungkan," ucap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com