Kritik Keras Mahasiswa Indonesia Sambut Kunjungan DPR di Selandia Baru

AUCKLAND, KOMPAS.com — Sebanyak lima anggota DPR RI menuai kritik dari mahasiswa Indonesia di Auckland, Selandia Baru, Kamis (15/5/2014). Para mahasiswa menilai kunjungan kerja DPR tidak efektif dan semestinya tidak dilakukan lagi.

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam dialog yang diadakan di ruang perpustakaan, Grand Central Apartment, Auckland, Kamis sore waktu setempat. Ketua Paguyuban Mahasiswa Pascasarjana Indonesia di Auckland (PMPI-A) Abdul Haris Muhammadi menyesalkan kunjungan kerja dilakukan di akhir masa jabatan dan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Panas Bumi sudah hampir selesai. Karena itu, kunjungan kerja dinilai tak akan efektif mengubah RUU yang disusun.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan kunjungan yang dilakukan berkali-kali oleh DPR ke Selandia Baru.

Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Panas Bumi Satya Widya Yudha menjelaskan, tak ada duplikasi dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan DPR. Kunjungan yang dilakukan belasan anggota Komisi VII tahun lalu ke Selandia Baru bertujuan merumuskan kebijakan energi nasional. Untuk tujuan sama, dua kelompok lain berangkat ke Norwegia dan China.

Adapun kunjungan yang dilakukan pada April-Mei tahun ini terkait RUU Panas Bumi. Pada gelombang pertama, tujuh anggota Pansus RUU Panas Bumi berkunjung ke Selandia Baru sepanjang 28 April-4 Mei. Rombongan ini datang saat parlemen setempat reses dan hanya bertemu pejabat Ministry of Business, Innovation, and Employment. Adapun rombongan kali ini sempat bertemu dengan dua anggota parlemen setempat sebab anggota lain sedang membahas anggaran belanja negerinya.

Dalam kunjungan kerja sepanjang 11-16 Mei ini, rombongan DPR dipimpin Satya W Yudha (F-PG) dan terdiri atas Nabiel Al Musawa (F-PKS), Muhamad Syafrudin (F-PAN), Djuwarto (F-PDI-P), dan Andi M Ramli (F-PKB). Rombongan tersebut didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana serta staf Kementerian ESDM dan tiga staf Sekretariat DPR.