Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengumuman Cawapres Jokowi Ditunda

Kompas.com - 14/05/2014, 16:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, penetapan dan pengumuman bakal calon wakil presiden untuk Joko Widodo belum akan disampaikan pada Rabu (14/5/2014) hari ini. Pernyataan Tjahjo itu dikatakan setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengakhiri pidato politiknya tanpa menyebut nama bakal calon pendamping Jokowi.

"Berarti pengumuman tertunda, tanggalnya masih sampai 20 Mei. Mudah-mudahan akan ada waktu di mana akan disampaikan wapres Jokowi di waktu tersebut," kata Tjahjo setelah Megawati mengakhiri pidato politiknya di acara deklarasi dukungan partai koalisi untuk Jokowi di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014).

Penetapan dan pengumuman bakal cawapres Jokowi masih menjadi teka-teki. Ada dua nama yang diisukan bakal menjadi cawapres untuk Jokowi, yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam acara deklarasi hari ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan Jokowi untuk melaksanakan mandat mewujudkan daulat politik Trisakti. Sebelum Megawati memberikan sambutan, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa mandat yang diberikan kepada Jokowi adalah mewujudkan daulat politik Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Megawati mengatakan, dengan segala lika-liku politik yang telah dialami PDI-P, ia meminta agar Jokowi, sebagai petugas partai yang ditunjuk sebagai capres, untuk mewujudkan cita-cita partai tersebut. "Pak Jokowi, jangan ingat capresnya saja, tetapi petugas partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati, Rabu siang.

Dalam sambutan yang disampaikan sebelum Megawati berbicara, Jokowi mengatakan, dirinya bahagia karena kerja sama politik yang dibangun oleh PDI-P, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak didasari pada keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com