Selain DPR RI, PBB juga ajukan gugatan perkara di tingkat kabupaten/kota dari 48 dapil. Tardjo mengatakan, gugatan yang dihimpun oleh DPP berasal dari hampir seluruh provinsi, antara lain Aceh, Sumut, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
Tardjo meminta MK mengabulkan permintaannya untuk melakukan penghitungan suara ulang. Ia meminta semua kotak suara dibuka di Komisi Pemilihan Umum daerah dan disaksikan bersama-sama.