Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Ahli Heran BI Ubah Peraturan demi Selamatkan Bank Century

Kompas.com - 12/05/2014, 21:46 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, mempertanyakan alasan Bank Indonesia (BI) mengubah peraturan BI (PBI) agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Menurut dia, dalam situasi tidak mendesak, seharusnya pemberian FPJP tetap berdasarkan PBI yang sudah ada.

"Kalau ada perubahan PBI untuk hanya bisa dimanfaatkan oleh satu bank saja, ini jadi pertanyaan besar," ujar Hendri saat menjadi saksi ahli dalam sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Menurut dia, kondisi perbankan lain tidak bermasalah. Bank Century pun, lanjutnya, bukan mengalami masalah likuiditas, melainkan solvabilitas karena pengelolaan Bank Century itu sendiri yang sudah bermasalah.

"Semestinya, aturan tadi dikeluarkan karena memang ada bank yang layak diselamatkan. Kedua, kondisi industri dan juga makro memungkinkan untuk melakukan itu," lanjutnya.

Hendri menjelaskan, ada tiga syarat pemberian FPJP. Pertama, salah satu syarat mendapat FPJP ialah bank mengalami masalah likuiditas, bank memiliki capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal di atas 8 persen, dan memiliki agunan yang mencukupi minimal 150 persen.

"Kalau yang dihadapi tidak memenuhi persyaratan tadi, semestinya berdasarkan peraturan yang dimiliki BI sendiri maka tidak layak mendapat FPJP," ujarnya.

Seperti diketahui, pada September 2008, CAR Bank Century hanya 2,35 persen. Selain itu, surat-surat berharga (SSB) Bank Century juga banyak yang bermasalah. Namun, agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapat FPJP, BI mengubah PBI tentang FPJP. Salah satunya, mengubah persyaratan CAR menjadi minimun positif saja. PBI itu pun ditandatangani oleh Boediono selaku Gubernur BI saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com