Boediono: Indonesia Defisit Negarawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Boediono menilai bahwa saat ini Indonesia mengalami defisit negarawan di berbagai sektor. Hal ini harus lebih diperhatikan dalam upaya mencapai keberhasilan bangsa.

"Indonesia tidak saja defisit neraca pembayaran dan juga defisit neraca anggaran, tetapi juga defisit negarawan. Namun, tidak defisit politikus," kata Boediono saat berbicara pada pembukaan "The First Young Leader Indonesia Annual Conference 2014" di Jakarta, Sabtu (10/5/2014).

Hadir dalam acara itu Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. "Young Leaders for Indonesia" (YLI) digagas oleh PT McKinsey Indonesia pada 2008 dan telah menjadi yayasan independen pada tahun 2010, yang didukung oleh para pemimpin/tokoh-tokoh nasional. YLI adalah program kepemimpinan yang dilaksanakan selama enam bulan untuk mahasiswa berprestasi dan memiliki potensi kepemimpinan tinggi. Peserta YLI ini berasal dari lebih 30 universitas terkemuka di seluruh Indonesia.

Menurut Boediono, defisit yang paling besar adalah defisit pelaku yang andal dalam pilar poltik karena adanya keengganan generasi muda masuk ke arena politik. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia karena dipimpin oleh pemimpin terbaik dan paling cemerlang. Sayangnya, semakin sedikit anak muda yang menaruh minat berkarier di bidang politik.

"Yang harus dicatat adalah yang kita butuhkan politikus negarawan yang bersama-sama menghasilkan produk politik dan aturan main yang baik. Kalau kacau balau, kita ribut saja satu sama lain," katanya.

Boediono mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang politikus. Akan tetapi, sejak bekerja di pemerintahan, dia harus mengetahui politik. "Untuk menjadi politikus yang baik harus memiliki visi yang teguh. Kalau tidak memiliki visi hanya akan menjadi pion," ujar Boediono.

Menurut Boediono, institusi yang paling fundamental adalah institusi politik. Pekerjaan paling penting dari institusi politik, seperti DPR, MPR, dan DPRD, adalah membuat aturan dasar. Dari situslah muncul undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Wapres juga mengingatkan bahwa yang menentukan bangsa Indonesia ke depan adalah produk dari aturan main dalam menghadapi masa depan. "Produk-produk ini adalah produk politik. Jadi, sangat penting kita harus memiliki institusi poltik yang baik. Semua aturan main akhirnya aturan dasarnya apa, undang-undangnya apa," kata Boediono.