Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: KPK Harus Jelaskan Fasilitas Spesial di Sidang Boediono

Kompas.com - 09/05/2014, 11:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan kepada publik mengenai fasilitas khusus yang didapat oleh Wakil Presiden RI Boediono dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (9/5/2014) pagi. Dalam sidang itu, Boediono dihadirkan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 2008.

Dalam sidang hari ini, Boediono menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sidang itu menghadirkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, selaku terdakwa.

"Ini perlu dijelaskan juga oleh pihak KPK atau Wapres ke publik supaya tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi," kata Ade melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (9/5/2014) pagi.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Wakil Presiden Boediono bersaksi dalam sidang mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (9/5/2014). Budi didakwa karena diduga terlibat kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ade mengatakan, ICW menilai wajar segala fasilitas khusus yang didapatkan oleh Boediono. Pasalnya, dengan posisi wakil presiden, Boediono memang seharusnya mendapatkan fasilitas khusus dari negara. Namun, masyarakat awam belum tentu mengerti dan dapat menerima hal itu.

"Kan memang ada standar fasilitas dan pengamanan untuk presiden dan wakil presiden. Itu sudah melekat dengan jabatannya Boediono. Tapi tetap perlu dijelaskan," ujarnya.

Sejak Rabu (7/5/2014), gedung Pengadilan Tipikor disibukkan dengan rencana kehadiran Boediono. Ruangan khusus untuk Boediono menunggu pesidangan disiapkan dengan kursi-kursi baru yang jauh lebih empuk dari sebelumnya.

Pak Boed, panggilan akrab Boediono, juga mendapat kursi spesial di tengah ruang sidang. Ia tak akan menggunakan kursi yang biasa dipakai saksi selama ini. Ia akan duduk nyaman di kursi warna hitam dengan roda di bawahnya sehingga leluasa untuk bergerak.

Boediono juga tidak akan kepanasan atau sampai bercucuran keringat ketika dicecar pertanyaan oleh jaksa maupun hakim nanti. Ada tambahan tiga pendingin ruangan portabel yang disewa oleh KPK untuk ditempatkan di ruang sidang. Ruangan ini seketika berubah menjadi dingin dan harum. Biasanya, pendingin ruangan tidak berfungsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com