Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Tak Tertarik Jadi Cawapres...

Kompas.com - 09/05/2014, 06:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengaku tak tertarik maju menjadi bakal calon wakil presiden. Nama Agung menjadi salah satu yang kerap disebut punya potensi menjadi bakal calon wakil presiden bagi bakal calon presiden partai lain. 

"Nggak. Nggak mau saya," ujar Agung di kantor kepresidenan, Kamis (8/5/2014). Dia mengaku tak mau ikut dalam bursa bakal calon wakil presiden partainya karena ingin menyelesaikan terlebih dulu tugasnya sebagai menteri.

Selain itu, Agung melihat peluang kandidat lain maju sebagai bakal calon wakil presiden sangat kecil. Pasalnya, sebut dia, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga sempat mengajukan niat maju menjadi cawapres dalam sebuah rapat di DPP Partai Golkar, setelah beragam data memperlihatkan kecilnya peluang Aburizal menang bila maju menjadi bakal calon presiden.

"Ada usulan kalau Pak Ical (Aburizal, red) nggak mau wapres, ada tiga nama. Muncul (juga) nama Ginanjar, Priyo. Tapi, itu kemungkinan kecil karena Pak Ical itu menghendaki kalau tidak bisa RI 1 ya RI 2. Tapi, ini belum keputusan partai karena DPP tidak berhak putuskan. (Keputusan) ini di rapimnas," papar Agung.

Namun, Agung mempertanyakan pula soal jadwal rapimnas partainya yang tak kunjung jelas hingga sekarang. Menurut dia, rapimnas harusnya segera dilaksanakan untuk menentukan arah koalisi. "Kalau memang ada keinginan Pak Ical maju sebagai RI 2, diputuskan rapimnas. Kalau rapimnas tak menghendaki, batal juga barang itu," ujar Ketua Umum Kosgoro ini.

Sebelum rapimnas digelar, Agung menyatakan para elite partainya tak akan melakukan manuver sendiri mendekati partai-partai lain. Dia menuturkan, Partai Golkar menyerahkan penuh kepada Aburizal untuk mencari calon mitra koalisi partai berlambang pohon beringin itu untuk kemudian disahkan dalam forum rapimnas.

Apabila ternyata Aburizal gagal mencarikan posisi Partai Golkar untuk maju sebagai calon presiden atau cawapres, Agung berpendapat akan ada konsekuensi tersendiri. "Kalau RI 1 nggak dapat, RI 2 nggak dapat, tentu akan ada pertanyaan karena suara Partai Golkar nomor 2 (di pemilu legislatif). Pasti akan ada konsekuensi ke depannya," ujar dia.

Meski demikian, Agung tak mau mengungkapkan konsekuensi apa yang akan diterima Aburizal bila benar-benar terjadi partainya tak bisa menempatkan kadernya di posisi RI 1 maupun RI 2. Dia pun menolak menjawab apakah posisi Aburizal juga pasti akan digoyang bila demikian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com