Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan terhadap Figur Lain Untungkan Jokowi

Kompas.com - 07/05/2014, 16:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tingginya elektabilitas bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) tak dapat dibantah. Namun, elektabilitas itu melejit bukan karena efek Jokowi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh sentimen publik terhadap figur bakal capres lainnya.

Hal itu dikatakan Direktur Freedom Institute Luthfi Assyaukani, yang berkaca pada pengalaman di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dua tahun lalu. Ketika itu, kejenuhan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menjadi buah manis untuk Jokowi karena dianggap sebagai calon gubernur alternatif.

"Banyak yang ingin menangkan Jokowi, tapi hanya karena tak ingin figur lain memenangkan pilpres," kata Luthfi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (7/5/2014).

lebih jauh, Luthfi meyakini bahwa akan ada tiga poros di pilpres nanti. Selain poros PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi, juga akan muncul poros Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Poros ketiga akan dipimpin oleh Partai Golkar atau Partai Demokrat.

"Tapi head to head-nya antara Jokowi dan Prabowo," ujarnya.

Seperti diberitakan, sejumlah pengamat juga meyakini pertarungan pada Pilpres 2014 akan melibatkan Jokowi dan Prabowo. Dua figur ini memiliki elektabilitas teratas dan memiliki daya tarik untuk berkoalisi dengan partai lain.

Jokowi secara tegas menolak menjalankan langkah politik transaksional. Sementara itu, Prabowo menginginkan koalisi besar untuk menyolidkan kinerja pemerintah dan parlemen. Nama bakal cawapres untuk kedua figur tersebut masih dibahas di internal partainya masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Nasional
Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Nasional
Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Nasional
Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Nasional
Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Nasional
Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Nasional
KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Nasional
Menkominfo dan Kepala BSSN 'Menghilang' usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Menkominfo dan Kepala BSSN "Menghilang" usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Nasional
Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada 'Backup' Data

Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada "Backup" Data

Nasional
Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Nasional
Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com