Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Prabowo Bisa Kalahkan Jokowi jika...

Kompas.com - 04/05/2014, 17:59 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
-- Elektabilitas bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diprediksi bisa menyalip bakal calon presiden PDI-Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), dalam dua bulan ke depan. Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prabowo bisa mengalahkan Jokowi jika Gubernur DKI Jakarta itu salah dalam memilih pasangan dan salah strategi kampanye.

"Kalau dilihat trennya, Jokowi cenderung melemah dan Prabowo menguat. Dua bulan ke depan, Jokowi bisa dikalahkan Prabowo bila salah dalam memilih pasangan dan bila kalah dalam strategi kampanye," kata peneliti SMRC Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Minggu (4/5/2014).

Survei ini dilakukan SMRC pada 20-24 April 2014 dengan metodologi random sampling. Jumlah sampel awal 2.040, tetapi yang valid dianalisis hanya 2.015. Berdasarkan jumlah sampel tersebut, diperkirakan margin of error sebesar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini didanai pihak ketiga, tetapi SMRC enggan menyebutkan namanya.

Menurut hasil survei, bila capres yang maju nanti hanya Jokowi dan Prabowo, untuk sementara elektabilitas Jokowi lebih tinggi sekitar 16 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Prabowo. Namun, menurut Sirojudin, posisi Jokowi belum aman jika melihat tren elektabilitasnya yang cenderung turun sepanjang 2014.

Dari hasil survei, elektabilitas Jokowi cenderung turun sejak Desember 2013, Maret 2014, dan April 2014. Sementara elektabilitas Prabowo, menurut survei, terus meningkat dalam periode yang sama.

Sirojudin juga memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya elektabilitas Jokowi. "Dalam lima bulan terakhir memang menurun, salah satu kemungkinan yang menjelaskan penurunan Jokowi karena popularitas Jokowi sudah habis di 62 persen," katanya.

Setelah popularitas Jokowi menyentuh puncaknya di angka 62 persen, lanjutnya, calon presiden lainnya mulai bekerja dan menawarkan diri sehingga membuat pilihan masyarakat akan capres lebih banyak.

"Orang mulai kenal Jokowi dari kualitas personalnya, skill ekonomi dan lain-lain mulai terlihat, itu memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat bahwa Jokowi bukan satria piningit, dan semakin kenal, orang semakin biasa memandang kepemimpinan Jokowi," tuturnya.

Faktor lain yang memengaruhi turunnya elektabilitas Jokowi, menurut Sirojudin, adalah kurang bulatnya dukungan PDI-P terhadap Gubernur DKI Jakarta itu. Dia menyebut PDI-P tidak membuat acara yang luar biasa ketika mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden yang bakal diusung partai berlambang banteng tersebut.

"Ditambah iklan menjelang pemilu yang keluar hanya Puan dan Mega. Jokowi enggak dikasih porsi. Itu juga salah satu yang membuat masyarakat realistis melihat Jokowi yang membuat elektabilitas menurun," kata Sirojudin.

Selain itu, dia menilai dominasi peran Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri cukup membuat simpati masyarakat menurun. Apalagi dengan wacana yang muncul belakangan ini yang menyebutkan pemilihan bakal calon wakil presiden Jokowi harus melalui restu Megawati.

"Kini suara di sini mulai dibeli masyarakat, ditambah serangan Gerindra, Jokowi boneka Bu Mega, itu tergantung Jokowi dengan tim kemudian mulai memoles Jokowi sebagai figur sentral," ucapnya.

Mengenai bakal cawapres, hasil survei SMRC menunjukkan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan bisa membuka peluang lebih baik bagi Jokowi untuk mengalahkan Prabowo.

Sementara tokoh lainnya yang disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden, yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, disebut kurang kuat efeknya dalam meningkatkan elektabilitas Jokowi. Tokoh lainnya, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, malah dinilai menurunkan elektabilitas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com