Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantun Koalisi dari Tifatul untuk SBY

Kompas.com - 04/05/2014, 06:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dikenal gemar melontarkan pantun yang membuat banyak orang tertawa saat berbicara di depan umum.

Pantun berbau politis yang dibuatnya secara spontan saat memberikan sambutan di sebuah acara peluncuran identitas baru stasiun televisi swasta, Sabtu (3/5/2014) malam, pun mampu membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpingkal mendengarnya.

Mulainya, Tifatul didaulat memberikan sambutan soal kemajuan perkembangan teknologi pertelevisian di Indonesia. Tak lupa, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu secara panjang lebar menjabarkan capaian pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY-Boediono di bidang teknologi informasi atau information technology (IT).

Beberapa hal yang disorotnya yakni program desa berdering, penetrasi internet ke desa melalui program PLIK/MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan), bisnis IT mencapai Rp 400 triliun, efektivitas pemblokiran konten negatif di internet yang mencapai 1 juta situs, dan jumlah ponsel yang beredar mencapai 250 juta. Indikator-indikator itu diklaim Tifatul bagaimana pesatnya kemajuan masyarakat Indonesia di bidang IT.

"Kemajuan di bidang IT adalah salah satu dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dalam bidang connectivity," ucap Tifatul.

Menutup sambutannya, Tifatul pun tak lupa memberikan dua buah pantun. Lucunya, pantun ini bernuansa "politis" dan jauh sekali di luar konteks sambutan Tifatul sebelumnya.

"Semangka muda dicicip kelinci. Semoga kita berkoalisi lagi."

Pantun Tifatul yang adalah salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera ini sontak membuat penonton yang hadir tertawa. Tak terkecuali dengan Presiden SBY yang tertawa lepas. Di samping SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono pun tak kuasa menahan tawanya. Dia juga menyikut Presiden dan tertawa geli melihat ulah Tifatul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Nasional
Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Nasional
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Nasional
Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Nasional
Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Nasional
7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com