Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pilpres 2014 Milik Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 01/05/2014, 19:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemilihan Presiden 2014 diprediksi hanya akan diisi oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Joko Widodo (Jokowi) dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Bakal calon presiden dari partai lain diprediksi akan bergabung bersama dua poros tersebut karena kesulitan membentuk poros baru.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan, poros pertama akan dipimpin oleh PDI-P yang mengusung Jokowi sebagai calon presidennya. Poros ini, menurut dia, akan terdiri dari partai yang memiliki kultur ideologi relatif sama dengan PDI-P. Satu yang sudah pasti adalah Partai Nasdem. Partai lainnya yang diprediksi akan bergabung adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Dengan PDI-P sebagai leading party-nya, dan kalau PPP jadi masuk, maka akan mendapat (hasil pileg) sekitar 41,75 persen," kata Siti dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Poros kedua, kata Siti, adalah poros yang dipimpin oleh Gerindra. Poros ini akan lebih heterogen karena ingin membangun koalisi yang lebih besar. Siti mengatakan, berdasarkan pengamatannya, saat ini ada dua partai yang telah memberi sinyal kuat untuk bergabung dengan Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bergabungnya tiga partai ini akan membuat Gerindra dapat mengusung Prabowo sebagai capres karena mendapat total suara di pileg sekitar 26,27 persen.

Selain dua poros koalisi itu, ada satu poros lain yang digagas Golkar. Kemungkinan, kata Siti, akan menggandeng Partai Demokrat dan Hanura. Total suara dari gabungan tiga partai itu mencapai sekitar 29,45 persen.

"Tapi poros Golkar tidak aman karena elektabilitas capresnya rendah. Besar kemungkinan Demokrat ke Gerindra karena banyak partai yang tidak siap untuk oposisi," kata Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com