Pemilu 2014 Dinilai Lebih Buruk daripada Pemilu 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykuruddin Hafidz mengatakan, proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dari tingkat daerah hingga nasional lebih buruk daripada Pemilu Legislatif 2009. Menurutnya, kesalahan dalam proses rekapitulasi suara dan potensi kecurangan masih terus terjadi.

"Dari aspek administrasi, penyelenggara pemilu dari 2009-2014 yang tidak jauh berubah seharusnya minim terjadi kesalahan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan kapasitas penyelenggara di bawah," katanya di Media Center Komisi Pemilihan Umum Pusat, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Masykur mengatakan, proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari TPS hingga pusat, seharusnya bisa diminimalkan terjadinya kesalahan administrasi. Namun, yang terjadi di lapangan, kata dia, justru proses rekapitulasi semacam itu menimbulkan semakin banyaknya "permainan" dalam proses tersebut.

"Banyaknya kesalahan ini kan menimbulkan kecurigaan. Ada potensi ketidakindependensian penyelenggara pemilu dalam proses rekapitulasi. Jangan-jangan ada kerja sama antara penyelenggara pemilu, caleg-caleg parpol, dan pengawas pemilu," ucapnya.

Berdasarkan temuannya, sebagian besar penyelenggara Pemilu 2014 di tingkat bawah juga pernah menjadi penyelenggara Pemilu 2009. Dengan kata lain, kata dia, adanya kecurangan seperti penggelembungan suara sangat mungkin dilakukan oleh penyelenggara yang berpengalaman.

"Sebenarnya, dulu (Pemilu 2009) untuk mengubah total suara itu mudah, kalau sekarang sulit. Jadi, kertas dan formulir sudah mendukung, tapi sebagus apa pun kertas dan formulir itu tetap bisa saja ada celah untuk disalahgunakan," ujarnya.