DPR Bantah ke Selandia Baru untuk Jalan-jalan dan Tutup Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR yang tergabung dalam Panitia Khusus Panas Bumi membantah bahwa studi banding ke Selandia Baru dilakukan untuk jalan-jalan dan menghabiskan anggaran. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Hakim Kalla, mengatakan, tujuan studi banding itu murni untuk memperbaiki tata kelola gas panas bumi di Indonesia.

"Ini harus dipahami dulu dalam rangka membuat undang-undang pansus panas bumi. Bukan jalan-jalan, saya sih sudah capek jalan-jalan. Jadi ini namanya studi banding, bukan jalan-jalan," ujar Hakim.

Terkait masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014 yang akan segera berakhir, menurut Hakim, hal tersebut bukan suatu permasalahan. Ia menyatakan, nantinya apa yang telah dipelajari oleh DPR periode saat ini bisa dilanjutkan oleh DPR periode selanjutnya.

"Nanti juga kan anggota DPR periode sekarang banyak juga yang akan lanjut lagi. Lagi pula, apakah karena akhir jabatan terus kita harus tidur? Apakah karena akhir jabatan kita enggak perlu kerja lagi? Kan enggak begitu," ujarnya.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hanura, Ali Kastela. Menurut dia, sistem kerja di DPR sama dengan sistem kerja di pemerintahan. Jika periode saat ini sudah habis, maka program kerja yang baik harus dilanjutkan pada periode selanjutnya.

"Kerja di DPR ini kerja sistem, bukan perorangan. Studi banding seperti ini juga satu sistem. Nanti kan setelah kita studi banding akan dibuat laporan. Itu bisa ditindaklanjuti dan bisa dijadikan bahan oleh periode selanjutnya," ujar dia.

Keberangkatan terbagi dalam dua kloter. Kloter pertama yang terdiri dari 16 orang akan berangkat pada 28 April dan kembali pada 4 Mei. Adapun kloter kedua yang terdiri dari 11 orang akan melakukan perjalanan pada 11-17 mei. Pansus itu sebagian besar terdiri dari anggota Komisi VII yang membidangi energi, tetapi ada juga yang merupakan anggota Komisi VI.