Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dapat Diskon Iklan, Biaya Kampanye Hanura Rp 365,7 Miliar

Kompas.com - 24/04/2014, 18:17 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Hanura Beni Prananto mengatakan, partainya tidak mendapat keistimewaan berupa diskon pemasangan iklan di media MNC Group. Total dana kampanye yang dikeluarkan partai, katanya, mencapai Rp 365,7 miliar. Paling besar adalah untuk pemasangan iklan.

"Pengeluaran dana kampanye kami sebesar Rp 365,7 miliar. Paling besar untuk atribut dan iklan.Tidak ada diskon (pasang iklan media MNC Group). Kami bayar penuh," ujar Beni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2014).

Untuk diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sekaligus bakal calon wakil presiden Partai Hanura, Hary Tanoesodibjo, merupakan CEO MNC Group. Beni mengungkapkan, pengeluaran iklan partainya, baik di media cetak maupun media elektronik, mencapai Rp 25,6 miliar. Adapun pengeluaran untuk atribut kampanye mencapai Rp 26 miliar.

Dia mengatakan, masih terdapat surplus dalam rekening khusus dana kampanye partainya. Menurutnya, total penerimaan dana kampanye yang dikumpulkan pihaknya mencapai Rp 374 miliar. Dana tersebut, katanya, berasal dari sumbangan calon anggota legislatif (caleg) Hanura, sumbangan masyarakat, serta dana kas partai.

Ia menjabarkan, sumbangan dari caleg sebesar Rp 297,14 miliar. Sementara itu, sumbangan masyarakat dan kas partai masing-masing Rp 8 miliar dan Rp 69 miliar. Dia mengatakan, baru 293 orang dari 558 caleg yang menyerahkan laporan akhir dana kampanye.

"Mungkin karena tahu tidak lolos, atau karena sibuk di daerah pemilihan," tutur Beni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com