"Butuh Waktu Panjang Pulihkan Nama Baik PPP"

"Pesan komunikasi yang ditangkap masyarakat sudah terlanjur, yaitu pesan yang menunjukkan PPP dalam kondisi berkonflik. Jadi butuh waktu bila ingin mengembalikan citra PPP ini," kata pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Dampak atas citra ini, menurut Emrus akan turut mempengaruhi pilihan konstituen partai berlambang Kabah ini terhadap calon presiden, calon wakil presiden, bahkan koalisi yang akan diikuti PPP.

Meski demikian Emrus berharap para pengurus PPP tetap optimistis membangun kembali nama baik partai. Menurutnya bila kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuzy sudah duduk bersama dan berdamai, PPP harus secara terbuka meminta maaf kepada rakyat.

"PPP bukan milik SDA, bukan milik Romy. PPP adalah milik rakyat Indonesia," ujar Emrus. Karenanya, kata dia, PPP harus memberikan pernyataan terbuka itu kepada masyarakat. Tujuannya, masyarakat dapat menilai secara jernih apa yang sesungguhnya terjadi di dalam internal PPP. "Satu lagi, jangan ada lagi aksi saling menyalahkan satu sama lain," katanya.

Drama politik di internal PPP menghasilkan islah dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maemoen Zubair, Selasa (22/4/2014) malam. Dalam pertemuan tersebut, Maemoen membacakan fatwa yang disetujui kedua belah pihak.

Selain meminta kedua belah kubu untuk berdamai, fatwa Maemoen tersebut juga meminta agar semua posisi petinggi PPP yang telah dipecat untuk dikembalikan seperti semula. Fatwa dari tokoh yang dituakan di PPP itu juga menyebut belum ada koalisi dengan partai mana pun, termasuk Gerindra. Fatwa tersebut nantinya akan disahkan melalui mekanisme administratif yang ada di dalam Mukernas. T