Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/04/2014, 11:58 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui, jam tangan yang dikenakannya bermerek Richard Mille. Ia mengatakan, jam tangan tersebut sangat mahal, tetapi ia membelinya dengan harga jauh lebih murah.

Menurut Moeldoko, di pasaran, harga tipe jam tangan yang dikenakannya mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Saat konferensi pers pelaksanaan Sidang Phipindo (Filipina-Indonesia) Military Corporation di Hotel Borobudur, Moeldoko dengan bergurau akan melepaskan jam tangan tersebut jika ada yang berani membelinya Rp 5 juta.

"Sebuah jam yang dijual di pasaran harganya yang asli Rp 1 miliar lebih, tetapi saya bisa membeli Rp 5 juta," ujar Moeldoko, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengaku memiliki alasan mengapa ia mengenakan jam tangan mahal. Menurut Moeldoko, jam tangan tersebut melambangkan inovasi. Dengan mengenakannya, Moeldoko selalu teringat inovasi.

"Kenapa saya pakai ini? Setelah saya baca komentar-komentar itu ada sedikit perbedaan persepsi. Kenapa saya membeli jam ini? Dengerin dulu. Ini pelajaran bagi kita karena jam ini adalah jam yang sangat mahal, tetapi dijual sangat murah. Kenapa saya beli? karena ketika saya melihat jam ini, yang ada dalam pikiran saya adalah innovation, innovation. Inovasi dan inovasi," ujar pria asal Kediri, Jawa Timur, itu.

Ia tidak menjelaskan lebih lanjut dari mana mendapatkan jam tangan tersebut, apakah jam tangan asli yang dibelinya dengan harga jauh lebih murah, atau jam tangan asli tetapi palsu yang banyak beredar di masyarakat?

Jam tangan Moeldoko disorot media Singapura pada awal pekan ini karena nilainya yang dianggap fantastis. Bahkan, Moeldoko disebut memiliki lebih dari satu jam mewah. 

Moeldoko menjadi figur yang diperbincangkan sejak artikel kontroversial di Strait Times yang menyebut Panglima TNI itu meminta maaf kepada Pemerintah Singapura terkait penamaan kapal perang Usman-Harun. Namun, Moeldoko membantah hal tersebut dan menyebut bahwa media itu salah kutip. Ia mengaku meminta maaf kepada Singapura karena tidak bisa memenuhi permintaan agar tidak menggunakan nama Usman-Harun yang telah final. (Eri Komar Sinaga)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com