Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Mau Menteri-menteri Jokowi Jadi ATM Partai

Kompas.com - 20/04/2014, 22:11 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak mau menempatkan banyak menteri dari partai politik dalam kabinet jika nantinya Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Ketua DPP PDI-P Sidarto Danusubroto menuturkan pengalaman sebelumnya, menteri dari partai politik justru dijadikan sebagai "ATM" oleh partai.

"Kami baca pengalaman yang lalu, lepas dari mereka banyak orang profesional di partai, ternyata jadi mesin ATM parpol. Kadang-kadang dia terlibat, memfasilitasi. Ini pengalaman buruk kita," ujar Sidarto di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Sidarto mengungkapkan, Joko Widodo atau Jokowi akan berusaha membentuk kabinet yang diisi oleh orang-orang dari kalangan profesional. PDI-P, lanjutnya, tak akan khawatir meski nanti hanya akan disokong oleh sedikit partai. Yang terpenting, ujar Sidarto, Jokowi mendapat kepercayaan penuh dari rakyat.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini mencontohkan cara yang digunakan Jokowi-Ahok di pemerintahan provinsi DKI Jakarta dalam kasus ditolaknya pengajuan APBD 2013 lalu. Meski Jokowi-Ahok didukung oleh partai minoritas di DPRD DKI Jakarta, sebut Sidarto, nyatanya partai mayoritas akhirnya takluk setelah ada dorongan kuat dari warga Ibu Kota.

"Biar saja Jokowi didukung minoritas, tetapi dia di-backup masyarakat. Ini yang akan dibangun Jokowi untuk level nasional," imbuhnya.

Ketika ditanyakan apakah bakal calon wakil presiden bagi Jokowi berasal dari orang non-partai, Sidarto langsung menghindar. "Nanti akan dideklarasikan dengan banyak pertimbangan," kata Sidarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com