Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Anti-Rapimnas Bertahan di Kantor DPP PPP

Kompas.com - 20/04/2014, 00:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok yang mendatangi Kantor DPP PPP, Sabtu (19/4/2014) malam tak mau meninggalkan lokasi hingga rapat pimpinan nasional (rapimnas) dibubarkan. Bahkan pimpinan massa, Mustakim Dahlan mengancam akan mendatangkan lebih banyak orang jika rapimnas terus berlangsung.

"Kami kesini ini ingin meredam massa yang banyak yang masih ada di luaran sana. Kami ingin minta baik-baik supaya (rapimnas) dibubarkan, supaya mereka tidak kemari," kata Dahlan saat berdiskusi dengan salah satu Wakil Sekjen PPP, Hasan Husaeri Lubis.

Sempat terjadi perdebatan antara Dahlan dan Hasan. Hasan menjelaskan panjang lebar bagaimana rapat pimpinan nasional ini bisa digelar. "Rapat ini kan sudah ditetapkan dalam musyawarah kerja nasional di Bandung kemarin. Jadi ini sah dan legal meski tidak dihadiri ketua umum, kan ada perwakilannya," kata Hasan.

Namun Dahlan tetap pada pendiriannya, yakni rapimnas ini merupakan sebuah rapat ilegal. Menurutnya, sebuah rapimnas harus dihadiri dan langsung dipimpin oleh ketua umum.

"Tetap saja ini tidak dipimpin oleh ketua umum, tidak bisa seperti ini, untuk apa ketua umum dipilih ramai-ramai kalau tidak dihadirkan dalam rapat," teriak Dahlan.

Akhirnya diskusi itu menghasilkan kesimpulan bahwa rapat tetap digelar hingga usai. Dahlan pun memutuskan rombongannya untuk tetap bertahan di Gedung DPP PPP. "Silakan itu hak Anda kalau mau tetap bertahan," kata Hasan.

Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, yang juga tanpa dihadiri sang ketua umum, Suryadharma Ali.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik internal partainya. Romahurmuziy mengatakan dia sebenarnya sangat berharap SDA hadir dalam rapimnas tersebut.

Kisruh PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.

Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak terdapat nama Prabowo Subianto.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di kantor DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com