SBY: Politik Uang Harus Ditindak

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai praktik politik uang tidak boleh dianggap wajar. Menurutnya, penyimpangan semacam itu harus ditindak dengan semestinya.

"Jika ada iregulitas atau penyimpangan selama ini, itu selalu ada, tetapi tidak berarti kita anggap wajar. Tetapi, dengan aturan yang ditetapkan undang-undang, itu juga harus dilakukan penindakan yang semestinya," kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Pernyataan ini merupakan jawaban Presiden atas keluhan masyarakat mengenai praktik politik uang yang masih terjadi sepanjang Pemilu Legislatif 9 April 2014. Presiden mengatakan telah menerima banyak pesan singkat dari masyarakat yang isinya mengeluhkan soal praktik politik uang terkait pemilu.

"Saya jawab, pertama, fakta menunjukkan pemilu aman dan demokratis. Kedua, juga fakta rakyat berpartisipasi baik dalam pemilu," katanya.

Kepala Negara juga membahas hasil survei yang menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat menganggap wajar politik uang (Baca: Survei KPK: Mayoritas Publik Anggap Politik Uang Lumrah). Hasil survei ini, menurutnya, harus menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan politik uang. Presiden juga meminta agar kualitas budaya politik ditingkatkan sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik.

"Rakyat kita makin matang dalam berpolitik, yang mudah di panggung-panggung kampanye, cukup tertib, cukup matang, tidak ada permusuhan, apalagi benturan antara mereka. Ini modal luar biasa," katanya.

Dalam sambutannya, Presiden juga mengingatkan kepada para menteri yang hadir mengenai pentingnya persiapan pemilihan presiden pada Juli nanti. Presiden berpesan agar pemerintah bersama-sama dengan penyelenggara pemilu memastikan pilpres bisa berlangsung lancar, damai, dan demokratis.

"Tugas parpol mengajukan capres dan cawapres, bisa gabungan parpol. Dengan peta politik terkini, tidak ada parpol 25 persen (suara) atau 20 persen kursi parlemen. Inilah yang saya sebut dengan responsibilty sharing (pembagian tanggung jawab) dalam pilpres beberapa bulan mendatang," kata Presiden.