Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Mengaku Minta Rp 10 Miliar agar Tak Diganggu Zainudin Amali

Kompas.com - 15/04/2014, 06:41 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengaku tak serius meminta Rp 10 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada Jawa Timur (Jatim). Menurut Akil, permintaan itu hanya untuk membuat Ketua DPD Partai Golkar Zainudin Amali tak menghubunginya lagi.

"Itu maksudnya supaya mereka enggak ganggu-ganggu saya," kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/4/2014) malam.

Akil merasa terganggu karena Zainudin meminta bertemu untuk membicarakan masalah sengketa Pilkada Jatim. Menurut Akil, tidak mungkin Zainudin bisa menyiapkan uang Rp 10 miliar dalam satu hari.

"Saya kan mengelak terus. Makanya, saya kan bilang kalau mau Rp 10 miliar, kan mati dia enggak mungkin (sediakan Rp 10 miliar). Tapi, kan realisasinya enggak ada," terang Akil.

Permintaan uang ini terungkap dalam percakapan Akil dan Zainudin melalui BlackBerry Messenger (BBM). Dalam BBM itu, Akil sempat meminta Zainudin untuk segera datang ke rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra. Akil juga mengancam jika Zainudin tidak datang, ia akan membatalkan hasil Pilkada Jatim yang dimenangi pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

"Oh, tapi kan enggak datang (Zainudin). Kalau mau datang, datang saja silakan. Terus langsung kejadian penangkapan itu, kan," kata dia.

Akil pun terus mengelak bahwa ia meminta Zainudin segera datang ke rumahnya dengan membawa Rp 10 miliar. Ia bersikeras membantah menerima janji Rp 10 miliar dari Zainudin untuk menolak permohonan keberatan Pilkada Jatim yang diajukan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja.

"Iya, itu (BBM) tanggal 2 (Oktober 2013) siang. Saya malamnya ditangkap. Apa yang dijanjiin? Orang saya menangin Khofifah, kok," kata Akil.

Lalu bagaimana dengan isi BBM Akil yang menanyakan kepada Zainudin mengenai siapa penyedia dana Rp 10 miliar itu? Dalam percakapan BBM tertulis, "Katanya yang mau biayai Nov (Setya Novanto, Bendahara Umum Partai Golkar) dan Nirwan B (Nirwan Bakrie), menurut Sekjenmu (Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham) karena ada kepentingan bisnis mereka di sana."

"Enggak ada itu. Itu info dari Zainudin. Makanya, saya konfirmasi ke dia," jawab Akil.

Adapun isi BBM Akil tersebut tertulis, "Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya...."

Zainudin pun membalas BBM Akil, "Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan."

SMS pun berlanjut dan keesokan harinya Zainudin mengirim pesan, "Ass bang, Alhamdulillah positif. Kapan bisa komunikasi darat? Mohon arahan, tks."

Akil kemudian membalas, "Kapan ada waktu? Secepatnya."

Zainudin menjawab akan ke rumah dinas Akil di Widya Chandra malam itu juga. Akil pun mengatakan, "Eksekusi langsung."

Namun, Akil meminta Zainudin untuk menunggu BBM selanjutnya. Ia kemudian mengirimkan BBM kepada Zainudin agar segera ke rumahnya. Akil bahkan mengancam akan mengulang Pilkada Jatim jika Zainudin tidak datang pada saat itu juga.

"Bisa ketemu saya sekarang di rumah. Darurat. Kalau enggak diulang nih, Jatim," tulis Akil dalam BBM tersebut.

Zainudin langsung mengatakan akan segera meluncur ke rumah Akil. Namun, pertemuan itu batal karena pada 2 Oktober 2013 pukul 21.00 Akil sudah ditangkap petugas KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com