Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Bulan Bintang Protes Pengumuman "Quick Count"

Kompas.com - 11/04/2014, 16:57 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang memprotes pengumuman hasil quick count (hitung cepat) pemilu legislatif oleh berbagai lembaga survei. PBB menilai hasil hitung cepat yang ditampilkan di media massa bisa memengaruhi psikologi masyarakat yang belum memilih.

"Hasil quick count telah mengganggu cara berpikir masyarakat-masyarakat yang akan memilih ulang," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Kaban mengatakan, ada 20 provinsi yang sudah diakui bersama-sama terjadi kesalahan pengiriman surat suara. Konsekuensinya, kata dia, harus dilakukan pemilu ulang pada daerah-daerah yang kertas suaranya tertukar. Menurut Kaban, hal itu pasti menimbulkan suasana tidak fair, jujur, dan adil.

Kaban menegaskan, yang menjadi alasan utama PBB memprotes hitung cepat adalah karena di daerah-daerah, hasil hitung cepat dijadikan justifikasi dalam menentukan hasil pemilu. Menurutnya, hal itu berpotensi mengganggu jalannya penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Partai Bulan Bintang memiliki tim penghitungan suara sendiri. Kaban mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 3,4 juta suara yang masuk dari 31 daerah pemilihan dari total 77 dapil PBB. Masih ada sisa suara dari 46 dapil lagi yang belum masuk.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBB Sahar Hassan meminta agar KPU tidak tersandera oleh hasil hitung cepat yang diumumkan lembaga survei. Jika nantinya hasil hitung cepat KPU menyerupai hasil hitung cepat lembaga survei, maka PBB menolak hasil pemilu legislatif DPR RI. Sahar meminta lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat agar membuat laporan tertulis tentang metodologi dan data-data yang digunakan dalam melakukan hitung cepat. Dia meminta transparansi data secara jelas agar hasil hitung cepat tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PBB juga meminta pemberitaan hitung cepat segera dihentikan karena masih ada sejumlah daerah pemilihan yang belum melaksanakan pemilu. Menurutnya, itu bisa memengaruhi psikologi pemilih yang akan melakukan pemilihan. "Hasil survei quick count di blackout saja dari pemberitaan mulai hari ini," ujar Sahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com