Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Edhie "Nyoblos" Setelah 38 Tahun Tak Punya Hak Pilih

Kompas.com - 09/04/2014, 08:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono Edhie Wibowo, tiba di tempat pemungutan suara (TPS) 006 Gunung Putri, Bogor, Rabu (9/4/2014) sekitar pukul 08.10 WIB, untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu legislatif. Pemilu kali ini merupakan pemilu pertama Pramono setelah 38 tahun tak memiliki hak pilih.

"Ini pertama kalinya saya ikut dalam pemilihan umum, sejak ikut Akmil (Akademi Militer) sekitar 38 tahun lalu. Saya cukup bersemangat," ujar Pramono kepada wartawan di lokasi pencoblosan.

Sebelum mencoblos, Pramono mengaku banyak bertanya kepada sang istri tentang cara pencoblosan yang benar. Pramono mengaku khawatir dalam kesempatan pertamanya ini, kertas suara yang digunakannya menjadi tidak sah.

"Jangan sampai suara saya nanti tidak dihitung karena saya tidak paham. Padahal, ini kan pertama saya," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Peserta konvensi calon Presiden dari Partai Demokrat itu berharap agar pemilu kali ini bisa menyumbangkan wakil rakyat terbaik bagi negeri ini. Dia berharap Partai Demokrat bisa menang telak di tempat tinggalnya yang juga satu komplek dengan Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono itu.

Di TPS 006 Gunung Putri, Presiden SBY terdaftar dalam daftar pemilih tetap bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan anaknya Edhie Baskoro Yudhoyono, menantu Siti Rubi Aliya Rajasa.

Selain keluarga Cikeas, politisi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan istri, Ratna Sinar Sari juga akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com