Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tetap Resmikan RS Pekerja meski Belum Bisa Beroperasi

Kompas.com - 08/04/2014, 17:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap meresmikan Rumah Sakit Umum Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, Selasa (8/4/2014), meski rumah sakit itu belum bisa beroperasi. Rumah sakit belum beroperasi karena masih menunggu turunnya surat izin.

"Alhamdulillah sudah selesai dibangun, di kawasan industri dan kawasan berikat. Oleh karena itu, oleh negara dan pemerintah dan selaku pribadi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KBN atas kerja ikhlas dan kerja kerasnya," ujar Presiden SBY saat meresmikan RSU Pekerja KBN, Selasa.

Presiden menceritakan, ide pembuatan rumah sakit itu bermula saat menjelang hari buruh internasional pada 1 Mei 2012 di Batam. Di sana, Presiden meresmikan rumah susun para pekerja.

"Di sana, saya sampaikan kepada para menteri terkait pimpinan-pimpinan BUMN agar segera dipikirkan untuk membangun rumah sakit pekerja, terutama di lokasi di mana industri dan perusahaan berkumpul atau dalam suatu kawasan," kata Presiden.

Presiden SBY sempat berkeliling dan memeriksa fasilitas yang dimiliki rumah sakit itu mulai dari ruang gawat darurat, ruang operasi, ruang radiologi, hingga fasilitas rawat inap. SBY sambil menepuk punggung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku terkesan dengan peralatan di dalamnya.

Rumah sakit ini dibangun atas kerja sama KBN dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kendati semua fasilitas sudah lengkap, tetapi rumah sakit ini masih belum bisa dioperasikan.

Direktur Utama KBN M Sattar Taba mengaku semua organisasi rumah sakit dan fasilitas memang sudah lengkap. Namun, izin operasional masih belum turun.

"Untuk mendapatkan tidak boleh hanya satu kelas. Kami buat seluruhnya kelas dua. Oleh karena itu, izin Bapak Presiden dan bapak menteri, izin operasional belum turun. Kami akan membuat dulu kelas tiga terlebih dulu," imbuh Sattar.

Proses pembangunan rumah sakit ini termasuk sangat singkat. Untuk pembangunan dan tahap final mencapai 8 bulan. Oleh karena itu, Sattar mengaku terharu pembangunan fisik akhirnya bisa cepat selesai.

Di dalam sambutannya, SBY juga memberikan tujuh pandangannya tentang ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada kesejahteraan buruh mulai dari upah, jaminan kesehatan, potongan pajak, jamsostek, dan penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Presiden juga meminta kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan agar pos corporate social responsibility (CSR) perusahaan berpelat merah bisa dialokasikan ke bidang kesejahteraan rakyat. Selama ini, SBY melihat CSR BUMN lebih banyak digunakan ke sektor pendidikan, yang saat ini anggarannya dalam APBN juga meningkat tajam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com