TNI Tak Mau Tanggung Jawab Keterlambatan Logistik Pemilu

Ia meminta KPU memperhitungkan segala risiko yang terjadi dalam proses distribusi logistik. Artinya, kata dia, ketidaksesuaian logistik dalam distribusi menjadi tanggung jawab KPU. Ia menyatakan, TNI hanya murni membantu pengamanan distribusi.

"Saya tidak ingin prajurit saya yang sudah susah payah di lapangan, justru nanti dicurigai sebagai biang keladi ketidaknetralan. Oleh karena itu saya pesan kepada KPU, sebelum kerja sama ini dijalankan, supaya memperhitungkan risikonya," kata dia.

Hari ini, Moeldoko dan Ketua KPU Husni Kamil Manik menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama pengamanan distribusi logistik pemilu, baik legislatif maupun presiden-wakil presiden. Kerja sama tersebut meliputi upaya pengiriman logistik, penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista), personel dan sarana prasarana pendukung milik TNI.