JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus politik uang mendominasi dugaan pidana pemilu yang diteruskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dari 13 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diterima, lima di antaranya terkait politik uang.
Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengungkapkan, selain politik uang, penggunaan kendaraan dinas pada saat kampanye menempati posisi kedua pelanggaran yang diteruskan. Pelanggaran lain yang diteruskan seperti kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat terlarang, pencopotan atribut partai politik tertentu oleh kader partai lain serta keikutsertaan pegawan negeri sipil saat kampanye.
Agus menambahkan, dari 13 kasus yang diteruskan, 12 kasus di antaranya masuk tahap penydikan. Sementara, satu kasus lainnya dinyatakan lengkap.
Berdasarkan catatan kepolisian, hingga saat ini pelaksanaan kampanye terbuka oleh partai politik sebanyak 13.702 kali. Sedangkan, surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan sebagai salah satu syarat pelaksanaan kampanye terbuka mencapai 9.681 lembar.
![[HOAKS] Uang Nasabah di Rekening BRI Hilang akibat Bansos Pemilu](https://asset.kompas.com/crops/k61Jxb0rnf1AjoftSCvVz9fGnS4=/0x0:750x500/170x113/data/photo/2021/12/09/61b22443e24a9.jpg)
![[HOAKS] BI Mengeluarkan Uang Baru Rp 1.0](https://asset.kompas.com/crops/8Ff2JspS-YHfn6XPOTvjmYCUGWI=/0x320:2000x1654/170x113/data/photo/2019/08/17/5d57b8fbcb3bb.jpg)
Terkini Lainnya
![[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan](https://asset.kompas.com/crops/gQcwftcWQ1bFWO4UAk72q4Oc1J4=/11x0:5500x3659/177x117/data/photo/2024/04/24/6628978694878.jpg)
Terpopuler
Now Trending
