Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Edhie: Survei Beragam, Tergantung Pemesannya

Kompas.com - 02/04/2014, 07:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com - Partai Demokrat tidak terlalu mempercayai hasil-hasil survei yang menempatkan partai pemenang Pemilu 2009 itu keluar dari tiga besar. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, meminta agar masyarakat melihat lebih arif survei-survei itu.

"Lembaga survei itu banyak, tergantung dari siapa pemesannya. Semua punya hitungan masing-masing. Mengapa berbeda? Karena jenis pertanyaannya berbeda-beda. Biar saja kalau anggap Demokrat keluar dari tiga besar," ujar Pramono usai berkampanye di Palembang, Selasa (1/4/2014).

Pramono mengatakan, satu survei bisa menempatkan suara Demokrat sangat rendah, tetapi survei lain menunjukkan suara partainya meningkat. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menduga permainan survei ini dilakukan oleh partai-partai politik untuk menciptakan persepsi.

"Tujuannya mungkin agar orang tertarik untuk memilih," ujarnya.

Kendati demikian, Pramono mengaku tak mau mempersoalkan terlalu jauh soal beragamnya hasil survei itu. Dia mengatakan Demokrat tetap akan fokus melakukan kampanye untuk mendongkrak suara. Dari kampanye selama ini, dia melihat suara Demokrat justru meningkat.

"Orang masih cinta kepada SBY," katanya.

Demokrat klaim 11 Persen

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan berdasarkan survei internal yang dilakukan partainya, suara Demokrat sudah mencapai 11 persen. Survei yang digunakan Partai Demokrat adalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"PDI-P dan Golkar yang dulu 20 persen lebih, sekarang menjadi 16 persen dan 15 persen. Kami di posisi ketiga, mencapai 11 persen, Gerindra 8 persen," imbuh Ruhut.

Ruhut mengklaim survei itu paling kredibel dibandingkan semua survei lantaran dipakai oleh semua partai politik. Namun, survei ini tak pernah mau dibuka parpol, menurut Ruhut, karena parpol merasa tersaingi oleh Demokrat.

Pramono mengatakan, partainya tak akan mempublikasikan survei karena survei itu ditujukan untuk perbaikan internal. "Jadi kepentingan survei untuk kepentingan partai sendiri. Yang belum aman, diberitahu, caranya bagaimana, supaya dia bisa aman," kata Pramono.

Berdasarkan hasil survei Political Weather Station (PWS), Partai Demokrat hanya meraih suara 6,5 persen atau berada di urutan ke-6. Elektabilitas Partai Demokrat dikalahkan oleh Partai Golkar (20, 3 persen), PDI-P (19,3 persen), Partai Gerindra (14,2 persen), Partai Hanura (8,9 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (6,6 persen). Sementara itu, di bawah Partai Demokrat yaitu Partai Persatuan Pembangunan (5,4 persen), Partai Amanat Nasional (4,7 persen), Partai Nasdem (4,3 persen), Partai Keadilan Sejahtera (4,2 persen), Partai Bulan Bintang (1,1 persen), PKPI (0,5 persen), dan yang tidak memutuskan sebanyak 4,0 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Nasional
Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Nasional
Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Nasional
Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Nasional
Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Nasional
Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Nasional
KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Nasional
Menkominfo dan Kepala BSSN 'Menghilang' usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Menkominfo dan Kepala BSSN "Menghilang" usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Nasional
Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada 'Backup' Data

Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada "Backup" Data

Nasional
Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Nasional
Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com