Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembelian Bank Mutiara, Dahlan Iskan Tidak Intervensi

Kompas.com - 30/03/2014, 03:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Sabtu (29/3/2014), menuturkan, tidak akan mengintervensi rencana bank-bank pemerintah dalam hal pembelian Bank Mutiara.

"Saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman perbankan. Saya tidak menginstruksikan, tapi juga tidak melarang. Silakan masing-masing memikirkan," kata Dahlan ditemui usai pementasan "Raden Wijaya Winisudha" di Gedung Kesenian Jakarta.

Dahlan pun mempersilakan bank-bank BUMN seperti Mandiri, BNI, dan BRI untuk lebih dahulu melakukan studi sebelum mengambil keputusan soal Bank Mutiara. Jika harganya murah, kesempatannya baik, maka dia mempersilakan bank-bank pelat merah itu membeli Bank Mutiara.

Sebaliknya, jika harga dan kesempatannya tidak baik, Dahlan menyarankan jangan membelinya. "Tapi saya tidak memberi instruksi apa-apa," imbuhnya.

Dahlan menambahkan sejauh ini belum ada perbankan BUMN yang menyambanginya dan mendiskusikan masalah ini. Dahlan menyerahkan pembahasan aksi korporasi tersebut pada masing-masing bank. "Terserah. Saya tidak pingin mencampuri," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menilai, eks bank gagal berdampak sistemik, Bank Century itu, masih menanggung resiko politis, karena terus-menerus dipersoalkan. Akibat resiko tersebut, kecil kemungkinan investor swasta atau asing yang berminat membelinya.

"Saya sarankan yang beli yang berkaitan dengan BUMN. Kalau LPS tidak bisa menyelesaikan tugasnya tahun ini, lebih baik sementara ini, yang beli itu yang ada hubungannya dengan perusahaan milik negara. Kalau swasta atau asing, takut mereka," jelas Sigit, Selasa (26/3/2014).

Kalaupun Bank Mutiara terjual dengan harga di bawah harga pasar, menurut Sigit, itu sudah menjadi biaya manajemen krisis. Artinya, dalam kebijakan menangani krisis, yang terpenting adalah bagaimana meminimalisasi kerugian, dan bukannya optimalisasi keuntungan.

Jika harga itu pun masih dipersoalkan, pada akhirnya itu sudah menjadi kewenangan LPS. Sebab tidak mungkin kasus Bank Mutiara ini mundur terus-menerus. Ia pun berharap banyak BUMN yang berminat. "Tidak perlu diinstruksi (oleh Menteri BUMN), ditawarkan aja. Kalau nggak bisa dijual, ya ruginya (Bank Century) terealisasi betul," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com