Gerindra: Optimalkan BUMN, Jangan Malah Dijual ke Asing...

Komitmen tersebut masuk dalam enam program aksi transformasi bangsa yang akan dijalankan Gerindra jika berkesempatan berkuasa pada 2014-2019. Meski Indonesia memiliki lebih dari 150 BUMN, ujar dia, baru sedikit dari perusahaan milik negara tersebut yang berperan sesuai dengan harapan.

"Sebagian besar BUMN belum memiliki nilai strategis bagi perkonomian bangsa," kata Fadli dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (28/3/2014) malam. Sebagai solusi, ujar dia, negara wajib mengambil peran ekstra.

Peran ekstra tersebut, papar Fadli, dalam artian negara harus berani mengucurkan anggaran lebih untuk membiayai sektor yang memiliki risiko besar seperti pertanian. "Termasuk (untuk) riset dan pengembangannya," sebut dia.

Fadli berkeyakinan langkah tersebut dapat menjamin kelangsungan usaha sekaligus meneguhkan posisi BUMN yang dikelola negara serta memberi keuntungan finansial. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD RI 1945 yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

“BUMN juga harus berperan apabila pasar tidak dapat berfungsi dengan baik," tegas Fadli. Sebagai pemegang kendali dan pemegang saham BUMN, imbuh dia, pemerintah harus pula mendorong BUMN agar lebih aktif dan dominan berkontribusi dalam mencapai kedaulatan ekonomi.

Di sinilah, tegas Fadli, BUMN merupakan aset berharga yang tak dapat seenaknya dijual oleh pemerintah pada asing. "Sebagai aset negara yang sangat penting maka harus sepenuhnya dikuasai dan dijaga oleh negara. Jangan sampai dikuasai oleh pihak asing," ujar dia.