Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sindir Pemerintahan SBY saat Kampanye di Bali

Kompas.com - 22/03/2014, 18:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyindir 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkampanye kampanye di Badung, Bali, Sabtu (22/3/2014) sore.

Menurut Megawati, selama pemerintahan SBY, Indonesia justru mengalami kemunduran. "Sepuluh tahun setelah saya pada 2004 menyelesaikan tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak itu juga peran saya tergantikan. Sekarang hampir 10 tahun saya melihat bahwa hal yang seharusnya banyak dilakukan, justru tidak dilakukan dengan baik," kata Megawati di depan ribuan pendukungnya.

Oleh karena itu, menurutnya wajar jika sebagai Ketua Umum PDI-P, dia sering memberikan kritik keras kepada pemerintahan SBY.

"Itu karena program yang dilakukan memang sangat merugikan. Saudara mungkin bertanya apa saja yang membuat saya bisa sampai mengatakan ada hal-hal yang tidak dilakukan dengan baik," lanjut dia.

Megawati pun memberi contoh kebijakan impor pangan sebagai salah satu permasalahan yang muncul selama pemerintahan SBY berlangsung.

"Coba bayangkan, bahan pangan yang bisa diolah petani kita dengan sangat baik tapi justru banyak diimpor. Artinya didatangkan dari negara lain. Tidak bisakah kita?" tanya Megawati.

Dia pun memuji Bali yang menurutnya mempunyai pertanian sangat baik dan berhasil.

"Melihat Bali saja, ketika petaninya dengan susah payah mengusahakan padinya bisa menghasilkan bulir padi yang berisi dan menjadi makanan, tapi itu disia-siakan pemerintah. Saya jalan di Bali ini terkagum-kagum betapa indahnya sawah atau subak di Bali ini," pujinya.

Sang proklamator Soekarno juga, kata dia, pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya raya.

"Lalu ada sebuah keputusan yang dilatakan kalau kita selalu kekurangan beras impor dari luar. Saya tidak setuju karena Bung Karno sebagai proklamator mengatakan kalau Indonesia adalah negara yang kaya raya. Tapi mengapa sampai hari ini masih ada orang yang alami kemiskinan, kebodohan, harga diri rasa percaya diri yang rendah," ujarnya.

Megawati pun berjanji, jika PDI-P memenangi pemilu legislatif mendatang, partainya akan memperbaiki kondisi tersebut. Dengan begitu, tak ada lagi masyarakat kecil yang akan hidup dalam kesusahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com