Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati dan Jokowi Kampanye Terpisah, Ada Apa?

Kompas.com - 22/03/2014, 12:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


TABANAN, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memimpin kampanye di Bali, Sabtu (22/3/2014). Sementara itu, bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo alias Jokowi, menjadi juru kampanye di Lampung.

Lalu kenapa Megawati dan Jokowi melakukan kampanye terpisah? Padahal, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres, keduanya kerap terlihat bersama.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristanto mengatakan, saat itu Jokowi kerap diajak berkeliling bersama Megawati karena Gubernur DKI Jakarta itu sedang disiapkan menjadi pemimpin. Megawati ingin agar Jokowi menjadi seseorang yang benar-benar matang sebelum diusung sebagai bakal capres.

"Saat itu kan Jokowi disiapkan untuk membaca dedication of life. Dia disiapkan bagaimana agar bisa menyelami jiwa Bung Karno. Dia disiapkan bagaimana bertemu tokoh-tokoh hingga bertemu rakyat jelata, bertemu petani," kata Hasto di sela-sela kampanye PDI-P di Puri Gede Krambitan, Tabanan.

Setelah Jokowi diusung sebagai bakal capres PDI-P, kata Hasto, persiapan itu tidak diperlukan lagi. Mantan Wali Kota Surakarta ini justru dilepas sendirian agar tidak terlalu tergantung dengan sosok sang ketua umum.

"Jadi, desain PDI-P sudah berubah, menempatkan Jokowi dan Ibu Mega secara terpisah. Tentu kita punya strategi khusus dengan desain yang baru ini. Tapi alasannya tidak bisa kita ungkapkan ke publik," ujar dia.

Dalam kampanye di Bali ini, Megawati didampingi oleh sejumlah petinggi dan caleg PDI-P. Selain Hasto, ada juga nama lain, di antaranya Puan Maharani, Bambang Wuryanto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Hasti Kristianto, Arief Wibowo, dan Sukur Nababan.

Puncaknya, PDI-P akan melakukan kampanye terbuka di lapangan bola Kopral I Wayan Surem, Desa Blahkiuh, Kabupaten Badung. Di sana, Partai Berlambang Banteng ini akan mengerahkan ribuan orang untuk berkumpul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com